Di rapat pleno, 154 pengurus DPP Golkar desak Munaslub sebelum 19 Desember

Merdeka.com - Pengurus DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk membahas nasib partai pasca sang ketum Setya Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi e-KTP. Dalam rapat pleno yang berlangsung tertutup itu, setidaknya ada 154 orang mendesak agar Munaslub digelar sebelum tanggal 19 Desember.

Sumber merdeka.com yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan, saat ini sedang dibahas tentang aturan main munaslub. Ada 154 anggota DPP yang teken permintaan Munaslub digelar sebelum tanggal 19 Desember.

"Sedang dibacakan 154 anggota DPP yang hadir menandatangani permintaan untuk Munaslub dan tidak membicarakan soal pergantian ketua DPR sampai terpilihnya DPP hasil munaslub," kata sumber itu kepada merdeka.com, Rabu (13/12).

Menurut sumber ini, sudah ada kesepakatan untuk menggelar munaslub. Tapi persoalan harus rapimnas atau tidak menjadi perdebatan. Menurut sumber ini, dalam AD/ART Golkar tidak ada aturan yang menyatakan munaslub harus melalui Rapimnas.

"Ternyata di dalam AD/ART, munaslub tidak perlu melalui Rapimnas," kata sumber ini.

Sementara itu, sebelum memasuki ruang rapat pleno,Politisi Golkar Aziz Syamsuddin menegaskan, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) harus melalui Rapat Pimpinan Nasional bukan rapat pleno. Saat ini, DPP Golkar tengah mengadakan rapat pleno untuk membahas Munaslub.

"Kalau malam ini bukan tentang munas, munas itu harus melalui mekanisme rapim nasional, tanggal dan tempat munas itu harus lewat rapimnas, kalau pleno itu bukan," kata Aziz di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12).

Ketua Badan Anggaran DPR itu menyebut, jika Munaslub diadakan tanpa melewati Rapimnas akan menjadi cacat prosedur. "Cacat karena dia harus melewati mekanisme rapimnas. Penentuan tempat dan tanggal harus melalui rapimnas," imbuh Aziz. (mdk/rnd)