Di Rakornas, Fraksi PKS Mengaku Usulkan UU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Fraksi. Sejumlah elite PKS hadir dalam rakernas.
Pantauan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, tampak hadir Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini; Ketua Majelis Syuro, Salim Segaf Al Jufri; Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa, Hidayat Nurwahid dan banyak lainnya.
Kedatangan para petinggi PKS dalam Rakernas tersebut disambut dengan tarian tradisional Didong. Tari Didong merupakan tari khas Gayo Aceh. Di daerah asalnya tarian ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan.
Dalam sambutannya, Jazuli Juwaini, memuji kinerja Fraksi PKS di DPR begitu luar biasa. Sebagai contoh, katanya, beberapa Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh PKS diterima dalam Baleg.
"Alhamdulillah meskipun lima tahun yang lalu belum selesai UU Kewirausahaan Nasional. Dan saya juga mendengar sudah dimasukkan Undang-Undang Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama," kata dia di lokasi, Rabu (4/129).
Menurut Jazuli, RUU tersebut merupakan janji yang disuarakan oleh PKS selama masa kampanye lalu. Bagi PKS, kata dia, lewat UU tersebut ulama di Indonesia bisa dihormati dan dilindungi.
"Tokoh agama, ulama di Indonesia ini bisa dihormati dan dimuliakan. Karena mereka juga dimulaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW," ucapnya.
Acara Rakernas ini diagendakan digelar sampai esok, Kamis (5/12/2019). Pada Kamis besok, Presiden PKS, Sohibul Iman, dijadwalkan akan memberikan arahan kepada para peserta Rakernas.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar mengatakan hari ini Rabu (24/04) sekitar jam 3 sore ini pihaknya akan bertemu dengan NasDem.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap meyakini, majelis hakim PN Jaksel akan menolak gugatan yang diajukan Firli tersebut.
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaAmar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca SelengkapnyaPKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca SelengkapnyaKoordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca Selengkapnya