Desmond tak yakin RUU Pengampunan sukses bawa uang dari luar negeri

Merdeka.com - Usulan pembahasan RUU Pengampunan Nasional memanas setelah draft RUU itu muncul dalam rapat pleno Badan Legislatif (Baleg) DPR, Selasa (6/10). Di dalamnya berisi pengampunan bagi pengemplang pajak, pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang mau melaporkan dan memasukkan dana mereka di luar negeri ke dalam negeri.

Anggota Komisi III Desmon Junaidi Mahesa mempertanyakan jaminan serta komitmen pengusaha dan koruptor yang mau mengembalikan uangnya ke negara. Dia tidak yakin hal ini bakal dilakukan.

"Harus dilihat dulu secara mendalam, apakah pengampunan itu menjamin adanya pengembalian uang atau tidak. Kan, masih menjadi tanda tanya, apalagi pengusaha tidak mungkin mengembalikan uang tersebut," kata Desmon ketika ditemui di Komplek Senayan, Rabu (7/10).

Desmond mengatakan dana WNI yang disimpan di luar sistem perbankan nasional sering kali tak dapat dideteksi jumlahnya. Karena itu bisa jadi pencatatan dana mereka dimanipulasi.

"Dilihat dulu, banyak menyimpan uangnya di negara Malaysia, Singapura dan Laos. Itu sulit diketahui jumlahnya, sehingga dengan mudah mereka melakukan pelarian uang negara," jelas Desmon.

Desmond mengapresiasi tujuan RUU Pengampunan Nasional jika terbukti mampu membawa uang WNI di luar negeri masuk ke perbankan dalam negeri.

"Secara pragmatisnya, kalau saat krisis dikembalikan akan sangat membantu karena negara butuh duit. Bisa juga dijadikan subsidi," ucapnya.

Seperti diketahui, alasan DPR mengusulkan RUU Pengampunan Nasional untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi di tanah air yang mulai melambat. Maka, diperlukan sumber pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk melakukan investasi di sektor publik.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak di tanah air, perlu adanya suatu langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah agar pihak-pihak yang menyimpan dan belum melaporkan hartanya untuk melaporkan harta yang disimpan di luar negeri tersebut ke dalam negeri yang diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.