Demokrat Soroti 5 Isu Tantangan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Rabu, 11 Desember 2019 20:54 Reporter : Ahda Bayhaqi
Demokrat Soroti 5 Isu Tantangan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Pidato SBY Refleksi Akhir Tahun. ©2019 Merdeka.com/Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Partai Demokrat menyoroti lima isu menjadi permasalahan dan tantangan ekonomi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Persoalan pertama disoroti partai berlambang mobil Mercy ini terkait pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Demokrat sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa angka pertumbuhan pada tingkat 5 persen bukanlah sesuatu yang buruk. Terutama jika dikaitkan dengan situasi perekonomian global saat ini.

"Yang penting, sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 5,3 persen dapat dicapai," kata SBY saat membacakan pidato refleksi akhir tahun Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

SBY mengatakan, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah di bawah 6 persen akan berdampak terhadap sulit lapangan pekerjaan baru. Penghasilan dan daya beli rakyat sulit ditingkatkan dan angka kemiskinan juga tak mudah untuk diturunkan.

"Dalam jangka pendek dan menengah, dua langkah besar perlu dilakukan. Pertama, bagaimanapun investasi dunia usaha harus ditingkatkan. Yang kedua, pembelanjaan konsumen (consumers spending) harus dijaga dan kalau bisa ditingkatkan. Baik belanja pemerintah maupun konsumsi rumah tangga," ujar SBY.

Demokrat menyambut baik tekad Presiden Jokowi agar Indonesia bisa keluar dari jebakan penghasilan menengah di tahun 2045 mendatang. Menurut SBY, pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 6 persen setahun, akan membuat pendapatan perkapita naik 2 kali lipat dalam 10 tahun.

"Dalam waktu 10 tahun (2004 - 2014) income per kapita kita naik 3 kali lipat lebih, dari USD 1100 menjadi USD 3.500," imbuh SBY.

1 dari 4 halaman

Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Persoalan menjadi sorotan Partai Demokrat selanjutnya menyangkut pengangguran dan lapangan pekerjaan. SBY mengungkapkan, berdasarkan data statistik angka pengangguran mengalami penurunan sekitar satu persen selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tentu ini belum cukup. Di samping itu, kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita," kata SBY.

Demokrat menyambut baik langkah diambil pemerintah dalam mengatasi pengangguran seperti pembangunan infrastruktur dan Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020. Lewat kedua langkah itu diharapkan dapat menyerap lapangan kerja banyak.

"Demokrat juga berharap pemerintah memiliki kebijakan yang efektif dan lebih agresif bagi pencari kerja kaum milenial. Meskipun sektor pertanian, industri dan jasa tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, Indonesia juga memasuki era baru," ujar SBY.

2 dari 4 halaman

Daya Beli dan Perlindungan Sosial

Isu ketiga disoroti Demokrat mengenai daya beli dan perlindungan sosial untuk masyarakat. Demokrat melihat ada penurunan daya beli ditandai dengan perlambatan penjualan retail hingga konsumsi makanan.

Demokrat pun mendukung pemerintah mengatasi persoalan tersebut dengan meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Serta memberikan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya.

"Inilah yang disebut dengan perlindungan sosial," kata SBY.

Demokrat juga mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dengan menganggarkan Rp 372,5 triliun yang bersumber dari APBN 2020. Program ini meliputi bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan juga dana desa.

"Indonesia punya pengalaman yang baik, dengan program perlindungan sosial, yang waktu itu disebut program-program pro-rakyat'. Dalam waktu sepuluh tahun (2004 - 2014) kita bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 6 persen," tukas SBY.

3 dari 4 halaman

Kebijakan Fiskal dan Utang Negara

Isu ekonomi yang keempat adalah berkaitan dengan kebijakan fiskal, termasuk utang negara. SBY mengatakan, permasalahan utama dihadapi pemerintah terkait hal ini karena tidak tercapainya pendapatan negara dari sasaran yang ditetapkan. Demokrat pun mengingatkan agar pengelolaan fiskal dan penambahan utang baru ini benar-benar cermat dan tepat.

"Ingat, Indonesia juga menghadapi risiko ekonomi di tahun depan. Jika tekanan terhadap ekonomi kita cukup berat, risiko pelarian modal ke luar negeri (capital outflow) sangat mungkin terjadi. Persoalan menjadi serius jika stimulus fiskal dan moneter kita juga terbatas dan tidak cukup kuat untuk menjaga agar ekonomi kita tetap aman," kata SBY.

4 dari 4 halaman

Pembangunan Ibu Kota Baru

Isu terakhir yang disoroti Demokrat terkait rencana pembangunan ibu kota baru. Menurut SBY, Demokrat menghargai inisiatif dan pemikiran Presiden Jokowi terkait pembangunan ibu kota negara baru.

SBY bercerita saat menjabat presiden rencana pemindahan ibu kota negara pernah diwacanakannya dengan konsep sedikit berbeda dari Presiden Jokowi. Saat itu, pusat pemerintahan baru terletak di kawasan Jawa Barat, dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta, menuju ke arah timur.

Dia mengungkapkan, konsep ini meniru Malaysia, yang membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru, di luar Kuala Lumpur. Namun lanjut SBY setelah dikaji selama 2 tahun rencana ini dibatalkan.

"Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan," kata SBY. [gil]

Baca juga:
SBY: Pajak Kurang Rp 559 Triliun, Mau Ditutup Pakai Utang?
SBY Soroti Pemilu 2019: Pertama dalam Sejarah, Politik Identitas Melebihi Takaran
SBY: Saya Ingin Pada Saatnya Rakyat Akan Tahu Siapa Itu Partai Demokrat
Kasus Annas Maamun, Demokrat Bandingkan SBY yang Tak Gunakan Grasi untuk Koruptor
Seruling di Lembah Sunyi, Persembahan Manis SBY Untuk Mendiang Ani Yudhoyono
Kenang Ani Yudhoyono, SBY Tulis Awal Mula Saling Jatuh Cinta
SBY Akan Sampaikan Sikap Politik Malam Ini

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini