Demokrat Sesalkan Kadernya Terjerat OTT KPK

Merdeka.com - Partai Demokrat menyesalkan kadernya, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat partai tengah membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas, kadernya malah terjerat korupsi.

"Sangat prihatin dan sangat menyesalkan kejadian ini. Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua," kata Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto kepada wartawan, Kamis (13/1).

Didik menegaskan, Demokrat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demokrat tidak menoleransi tindakan korupsi apapun bentuknya.

"Secara prinsip kami sangat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kami tidak akan pernah mentoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuk. Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi harapan dan keinginan kita semua," tegasnya.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Dengan memegang teguh asas praduga tidak bersalah, dengan penegakan hukum yang transparan, profesional dan akuntable, keadilan akan diwujudkan," jelas Didik.

Penangkapan kepala daerah ini juga menjadi pelajaran berharga. Kepala daerah diingatkan jangan bermain-main dengan uang rakyat.

"Pembelajaran berharga buat para pejabat, para pengguna anggaran dan kita semua, jangan main-main dengan uang rakyat, jangan main-main dengan jabatan dan kewenangan. Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui," pungkas anggota Komisi III DPR RI ini.

Diberitakan, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DKI Jakarta. Abdul Gafur ditangkap di Jakarta beserta beberapa pihak lainnya.

"Yang bersangkutan ditangkap di Jakarta beserta beberapa pihak lainnya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (13/1).