Demokrat minta Bawaslu periksa iklan Jokowi sebelum film diputar di bioskop
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan ikut mengomentari adanya iklan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum pemutaran film di bioskop. Dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk aktif memeriksa kemungkinan pelanggaran dari iklan tersebut mengingat Jokowi adalah bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2019.
"Semua itu kan diawasi Bawaslu, kita minta tentu Bawaslu yang harus proaktif apakah ada pelanggaran (kampanye) atau tidak," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
Menurutnya sebagai peserta Pemilu, Jokowi ataupun partai koalisinya harus mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk aturan mengenai aturan kampanye.
"Kita ini kan peserta pemilu, jadi kita yang harus ikuti aturan-aturan, yang melakukan penilaian, melanggar atau tidak ada Bawaslu, silakan Bawaslu menindaklanjuti kalau ditengarai ada pelanggaran," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon menyoroti penayangan iklan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bioskop. Alasannya itu menyebabkan masyarakat yang ingin menyaksikan film merasa terganggu.
Untuk diketahui, iklan di bioskop tersebut menampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani. Video lalu ditutup dengan kutipan dari Jokowi dan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.
"Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop," ditulis akun Instagram Fadli Zon, Rabu (12/9).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaJokowi memperlihatkan poster bertuliskan aturan menyatakan kepala negara diizinkan ikut berkampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya