Demokrat Jelaskan Aturan Main Musda, Bikin Kader Tinggalkan Partai

Merdeka.com - Partai Demokrat menegaskan, tak ada kegaduhan dalam gelaran musyawarah daerah (Musda) yang telah dilakukan di sejumlah wilayah. Menurut dia, mayoritas dari seluruh gelaran Musda yang dilakukan berjalan lancar.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya telah melaksanakan Musda tingkat dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

"Semua ini berjalan dengan baik lancar," kata Herzaky kepada merdeka.com, Jumat (3/6).

Dia mengakui, tidak semua kader yang berkompetisi dalam Musda menerima dengan lapang dada. Dia menilai, ekspresi itu adalah suatu hal wajar sebagai dinamika organisasi.

Menurutnya, DPP Partai Demokrat telah menjalankan mekanisme musda maupun muscab sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi partai sesuai dengan hasil Kongres 2020 yang telah disahkan.

Aturan AD/ART

Dia pun menjelaskan detil mekanisme Musda yang diatur dalam AD/ART partainya. Sesuai aturan yang berlaku, Herzaky menjelaskan, untuk tahapan pertama setiap kandidat berhak untuk mengajukan diri sebagai bakal calon ketua DPD/DPC dengan syarat memiliki dukungan suara minimal 20 pesen, dengan kuota maksimal lima kandidat.

Apabila calon telah memiliki suara minimal 20 persen, barulah nantinya akan dilakukan seleksi menjadi tiga suara terbanyak. Setelah itu bakal calon, telah resmi menjadi calon untuk kemudian bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni fit and proper test yang dilakukan DPP.

"Kan 20 persen kan ada kemungkinan calonnya bisa lima misalkan. Nah di musda atau muscab itu kemudian menyeleksi maksimal 3 usulan nama yang diajukan ke DPP yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu fit and proper test," jelasnya.

Jadi, kata dia, musda maupun muscab bukan ajang menang-menangan suara dan langsung terpilih. Menurut dia, Musda dan muscab adalah mekanisme dimana usulan dari daerah, kemudian diseleksi.

Herzaky menyampaikan, aturan mekanisme ini telah disosialisasikan kepada para ketua DPD dan DPC pasca kongres 2020, dan kembali disebarkan pada tahun 2021. Sehingga, dia menilai jika seharusnya para kandidat telah memahami aturan ini.

Adapun alasan Partai Demokrat memakai cara fit and proper test untuk menentukan ketua DPD/DPC, lanjut Herzaky, untuk melihat kelayakan setiap kandidat secara jelas. Berdasarkan sejumlah tolak ukur yang menjadi bahan fit proper test untuk mengetahui rencana dalam memajukan partai.

"Nah di situlah diuji kelayakan, visi misinya seperti apa, program kerjanya seperti apa, rencana pemenangan seperti apa. komitmennya seperti apa, disatukan dicek. jadi terekam di situ (lewat fit and proper test)," terangnya.

Tak Masalah Kader Keluar

Lebih lanjut, Herzaky juga menanggapi, apabila akibat hasil musda dan muscab, ada kader yang pilih untuk berkiprah di partai lain, dia menilai, hal tersebut sebagai hak politik masing-masing individu.

"Ya kami doakan saja dimanapun berada bisa berikan yang terbaik buat bangsa dan negara," ujarnya.

Dia pun memastikan, bila Partai Demokrat sampai saat ini masih diminati beragam tokoh yang menyatakan ingin bergabung ke partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Alhamdulillah sampai saat ini banyak tokoh–tokoh yang mau masuk ke kami, sampai saat ini yang bagus tokoh muda, tokoh agama, masyarakat yang punya nilai elektoral tinggi banyak yang bergabung ke kami," tuturnya.

Ramai-Ramai Tinggalkan Demokrat

Sebelumnya, Sejumlah Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat berakhir gaduh terkait pemilihan Ketua DPD. Hampir keseluruhan Musda Demokrat memiliki kesamaan masalah. Yakni sistem pemilihan Ketua DPD yang dipilih oleh DPP melalui fit and proper test.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu memutuskan kandidat lain yang tidak memiliki mayoritas suara terpilih jadi ketua DPD. Hal ini dianggap bahwa DPP tidak demokratis.

Setidaknya, ada empat Musda Demokrat yang berakhir kisruh bahkan sampai terjadi pembakaran atribut partai. Kader Demokrat pun ada yang memilih hengkang dan pindah partai.

Musda Riau

Musda DPD Partai Demokrat Riau berakhir kisruh. Penyebabnya, karena pengurus lama merasa kecewa imbas DPP yang secara tiba-tiba menggelar musda pengurus baru pada 2021. Padahal jabatan pengurus lama berakhir di Agustus 2022.

12 DPC Demokrat Riau secara aklamasi memilih Agung Nugroho, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau sebagai calon tunggal Ketua DPD. Agung menggantikan Asri Auzar, mantan Wakil Ketua DPRD Riau yang sempat maju menjadi calon Bupati Rokan Hilir dalam Pilkada 2019.

Situasi hasil Musda itu pun makin memanas hingga terjadi pembakaran atribut partai karena dinamika pemilihan ketua DPD Demokrat Riau tersebut.

Ketua DPD Demokrat Riau terpilih, Agung Nugroho membantah bahwa pelaksanaan Musda digelar atas desakan DPP. Menurut dia, pelaksanaan Musda murni berasal dari aspirasi 12 ketua DPC se-Provinsi Riau. Bahkan, keputusan aklamasi juga bukan didasari keputusan sepihak, melainkan hasil mufakat serta musyawarah DPC.

NTT dan Sulsel

Musda DPD Partai Demokrat NTT juga sempat ricuh hingga muncul aksi pembakaran atribut partai. Massa yang ricuh memprotes hasil Musda Demokrat NTT yang menetapkan Leonardus Lelo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTT terpilih menggantikan Jefri Riwu Kore (Jeriko).

Leonardus mengatakan, dia dipilih sebagai ketua DPD berdasarkan hasil uji kelayakan. Sehingga setelah melalui pertimbangan DPP, dia diputuskan ketua umum sebagai ketua DPD NTT.

Puluhan simpatisan Partai Demokrat NTT yang mendukung Jefri Riwu Kore menggelar aksi protes terhadap putusan DPP tersebut, di kantor DPP Demokrat NTT.

Simpatisan juga membakar ratusan atribut partai seperti, bendera dan kaos. Bahkan sejumlah orang keluar dari kantor DPD, lalu ikut membuang jas mereka ke dalam tumpukan atribut yang telah terbakar.

Hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD Sulawesi Selatan Demokrat juga menimbulkan polemik. Pasalnya, kandidat Ketua DPD Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) merasa janggal dengan pemilihan ketua DPD Sulsel. Padahal dia memiliki suara 16 DPC saat Musda Sulsel.

Namun, pengurus pusat partai memilih Ni'matullah sebagai Ketua DPD Demokrat Sulsel yang hanya mendapat dukungan 8 DPC. Musda Sulsel itu digelar pada Desember 2021 lalu.

Kini, IAS hengkang dari Demokrat dan kembali resmi bergabung di partai Golkar. Pengukuhan IAS ke rumah lamanya itu digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sulsel pada Minggu (29/5). IAS telah kembali memakai jas kuning berlogo beringin seperti dulu.

IAS telah meninggalkan partai Demokrat. Dia sudah terlanjur sakit hati dan merasa partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu tak menginginkannya lagi.

IAS telah meninggalkan partai Demokrat. Dia sudah terlanjur sakit hati dan merasa partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu tak menginginkannya lagi.

Pindah Golkar

Musyawarah Daerah Partai Demokrat Jawa Timur juga berujung kisruh. Persaingan Musda Demokrat Jatim melibatkan Emil Elestianto Dardak dan menantu politikus Senior Demokrat Soekarwo atau Pakde Karwo, Bayu Airlangga.

Musda berakhir kisruh menyusul AHY memilih Emil Dardak menjadi Ketua Demokrat Jatim. Padahal, Bayu mengantongi lebih banyak suara dibandingkan Emil Dardak. Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC, dan Emil Dardak meraih 13 DPC.

Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) dari DPP Demokrat, menantu Pakde Karwo itu tidak terpilih. Melalui proses fit and proper tersebut, Emil yang dipilih oleh DPP Demokrat sebagai ketua DPD Demokrat Jatim.

Keputusan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini mendapat perlawanan dari DPC pemilik suara yang mendukung Bayu Airlangga. Mereka menyebut DPP yang dipimpin oleh AHY tidak demokratis.

Seperti IAS, Bayu pun memutuskan untuk meninggalkan Demokrat. Dia kini di bawah bendera Partai Golkar.