Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, pihaknya tidak akan mengusung calon kepala daerah mantan narapidana kasus korupsi.

"Kita ingin pastikan bahwa yang kami usung calon-calon pemimpin ini adalah yang bersih yang tidak kotor dengan korupsi," ujar Hinca di Jakarta Convention Center, Rabu (11/12).

Hinca mengatakan, hal tersebut sejalan dengan agenda partai Demokrat. Hinca menambahkan, hal itu dibahas dalam pengarahan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada kadernya sore ini.

"Artinya sejak awal Demokrat ini lakukan upaya maksimal pemberantasan korupsi. Karena itu kami menolak pelemahan KPK dan seterusnya," kata Hinca.

MK baru saja memutuskan gugatan tentang UU Pilkada. Dalam putusannya, MK mengatur, para mantan narapidana boleh maju Pilkada, asal jeda lima tahun setelah menjalani pokok pidana.

Hinca melanjutkan, mekanisme pemberian dukungan kepada calon kepala daerah. Dia mengatakan, calon gubernur dan wakil gubernur diputuskan oleh Majelis Tinggi. Sementara, untuk tingkat bupati atau wali kota, pengurus DPP yang memutuskan.

"Artinya begini, sidang-sidangnya yang memutuskan itu cukup di DPP mengenai bupati dan walikota, tapi kalau gubernur bukan DPP, tapi majelis tinggi partai yang anggotanya 15 orang," kata Hinca.

MK menerima sebagian uji materi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf g. Gugatan ini diajukan oleh ICW dan Perludem.

Adapun Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi; tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Mengadili, dalam provisi mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di ruang persidangan MK, Jakarta, Rabu (11/12).

Dia juga menyebut dalam putusannya, Pasal 7 ayat (2) huruf g, bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap," ucap Anwar.

Sehingga, masih kata dia, Pasal 7 ayat (2) huruf g berubah bunyinya. "Berbunyi; calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. (g) 1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa," tutur Usman.

"2. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Dan 3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang," lanjut dia.

Kemudian dia kembali menegaskan, MK menolak permintaan ICW dan Perludem yang meminta masa jeda waktu sebanyak 10 tahun. MK hanya memberikan waktu 5 tahun bagi mantan napi usai menjalankan pidana penjara, untuk bisa mencalonkan diri dalam Pilkada. "Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," putus Anwar.