Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat duga ada yang menunggangi pemberitaan media asing Asian Sentinel

Demokrat duga ada yang menunggangi pemberitaan media asing Asian Sentinel Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menduga ada pihak yang menunggangi pemberitaan media asing asal Hong Kong, Asian Sentinel. Apalagi saat ini menjelang Pemilu 2019.

Dia menyebut kasus Bank Century yang dimuat dalam Asian Senitel telah selesai secara hukum dan politik.

"Kami menengarai ini ditunggangi. Jadi ini enggak lagi murni soal kebebasan pers tapi kami harus clear-kan dulu soal kebebasan persnya supaya fair," kata Hinca di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Dia mengatakan image sebuah partai sangatlah penting di dunia politik. Sehingga artikel yang tidak benar sangatlah merugikan. Seperti halnya pemberitaan yang dipublikasikan oleh Asian Sentinel.

"Image tentu sangat mahal dalam dunia politik dan fitnah ini sangat merugikan kami. Kewajiban kami meluruskan persoalan ini, setelah kami telusuri medianya juga enggak jelas, cuma lokasi saja yang dijelaskan di Hong Kong," papar dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat melaporkan media asing Asian Sentinel ke Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam artikel yang dimuat di website Asian Sentinel, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY diterpa skandal isu pencucian uang sekitar Rp 177 triliun selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.

Hinca mengatakan kedatangan ke Dewan Pers guna menjaga kebebasan pers di Indonesia sesuai dengan kode etik jurnalistik yang ada.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
AHY Ungkit Upaya Pembegalan Hingga Demokrat Bangkit dan Solid
AHY Ungkit Upaya Pembegalan Hingga Demokrat Bangkit dan Solid

AHY menceritakan kilas balik partainya yang mengalami gonjang-ganjing dalam lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan
Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan

Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya

Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.

Baca Selengkapnya
Surya Paloh Ungkap NasDem Evaluasi Usulan Hak Angket Pemilu 2024: Kami Serahkan ke Kawan-Kawan Ingin Meneruskan
Surya Paloh Ungkap NasDem Evaluasi Usulan Hak Angket Pemilu 2024: Kami Serahkan ke Kawan-Kawan Ingin Meneruskan

Surya Paloh mengakui, NasDem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional dimiliki seluruh anggota dewan.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya