Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat belum punya jagoan di Pilgub Jatim

Demokrat belum punya jagoan di Pilgub Jatim Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, hingga saat ini surat rekomendasi dukungan Partai Demokrat di Pilgub Jawa Timur (Jatim) belum juga dikeluarkan. Sebab, hal itu masih dibicarakan oleh majelis tinggi Partai yang dipimpin oleh Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

"Saat ini yang namanya surat rekomendasikan emang belum ada. Jadi kita menunggu apakah keputusan dari majelis tinggi tersebut. Yang ngeluarin ketum dan sekjen. Tapi rekom datang dari majelis tinggi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Menurutnya, semua penentuan baik calon Gubernur, Wakil Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden itu selalu harus ditentukan terlebih dahulu di sidang majelis tinggi. Keputusan itu juga diambil melalui hasil survei dan juga kinerja dari para bakal calon.

"Sehingga enggak bisa kira-kira. Itu banyak berdasarkan survei dan banyak juga berdasarkan track record sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa si A jadi Presiden bisa enggak, si B jadi Presiden bisa enggak. Enggak seperti itu," ungkapnya.

Di Pilgub Jatim, PKB telah memilih untuk mendukung Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sementara Golkar, menyatakan dukung Khofifah Indar Parawansa yang masih berstatus Menteri Sosial.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Catat, Ini Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2024 yang Harus Dicoblos
Catat, Ini Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2024 yang Harus Dicoblos

Hak suara terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Baca Selengkapnya
Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya
Jenis Surat Suara Pemilu yang Patut Diketahui, Simak Penjelasannya

Surat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Temui Buruh, Cak Imin Janji Tidak Ada Undang-Undang Simsalabim Jika Menang Pilpres 2024
Temui Buruh, Cak Imin Janji Tidak Ada Undang-Undang Simsalabim Jika Menang Pilpres 2024

Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Prinsip Pemilu, Tujuan, dan Fungsinya yang Penting Dipelajari
Prinsip Pemilu, Tujuan, dan Fungsinya yang Penting Dipelajari

Prinsip-prinsip dasar pemilu mencerminkan nilai-nilai demokratis yang mendasari proses ini.

Baca Selengkapnya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya

Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Jenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya
Jenis Tindak Pidana Pemilu, Pahami Pengertian dan Penanganannya

Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.

Baca Selengkapnya