Demokrat belum punya jagoan di Pilgub Jatim
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, hingga saat ini surat rekomendasi dukungan Partai Demokrat di Pilgub Jawa Timur (Jatim) belum juga dikeluarkan. Sebab, hal itu masih dibicarakan oleh majelis tinggi Partai yang dipimpin oleh Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
"Saat ini yang namanya surat rekomendasikan emang belum ada. Jadi kita menunggu apakah keputusan dari majelis tinggi tersebut. Yang ngeluarin ketum dan sekjen. Tapi rekom datang dari majelis tinggi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (5/10).
Menurutnya, semua penentuan baik calon Gubernur, Wakil Gubernur, Presiden dan Wakil Presiden itu selalu harus ditentukan terlebih dahulu di sidang majelis tinggi. Keputusan itu juga diambil melalui hasil survei dan juga kinerja dari para bakal calon.
"Sehingga enggak bisa kira-kira. Itu banyak berdasarkan survei dan banyak juga berdasarkan track record sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa si A jadi Presiden bisa enggak, si B jadi Presiden bisa enggak. Enggak seperti itu," ungkapnya.
Di Pilgub Jatim, PKB telah memilih untuk mendukung Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sementara Golkar, menyatakan dukung Khofifah Indar Parawansa yang masih berstatus Menteri Sosial.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hak suara terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Baca SelengkapnyaSurat suara bukan hanya secarik kertas, melainkan sebuah instrumen demokratis yang menggambarkan kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaKebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prinsip-prinsip dasar pemilu mencerminkan nilai-nilai demokratis yang mendasari proses ini.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaTindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca Selengkapnya