Deklarasi maju Pilwalkot Makassar, Danny Pomanto ingatkan PNS tak berpolitik
Merdeka.com - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Danny nyatakan, bakal maju lagi jadi calon Walikota Makassar di Pilkada tahun 2018 mendatang dengan menggandeng Indira Mulyasari Paramastuti, kader Partai NasDem. Pasangan dengan tagline DIAmi, akronim dari nama keduanya ini mendeklarasikan diri di anjungan Pantai Losari, Rabu sore, (22/11).
Salah satu yang ditegaskan Danny Pomanto dalam pidato politiknya di hadapan ribuan pendukung itu adalah terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sebelumnya yang dikenal dengan istilah PNS atau Pegawai Negeri Sipil.
"Kami berkomitmen, melarang keras ASN untuk berpolitik praktis karena ASN itu harus netral. Tapi ASN juga punya hak politik," seru Danny Pomanto.
Diketahui, sebelumnya Panwaslu Makassar memeriksa anak buah Danny karena diduga tidak netral dengan adanya temuan KTP dan surat pernyataan dukungan salah satu calon Walikota Makassar yakni Mohammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari di kantor Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang. Yang diperiksa adalah Lurah Tamamaung, Rusdin.
"Jadi ASN, gunakan hak politik dengan benar, jangan terlalu mempolitisasi ASN karena mereka juga punya hak politik meski tetap harus netral," kata Danny dengan lantang disambut tepuk tangan ribuan pendukungnya.
Masih dalam pidato politiknya, Danny menilai, hari ini Makassar sudah menjadi kota masa kini. Di kancah nasional, Makassar sangat dipandang dan di kancah internasional Makassar sangat terpandang. Bangga menjadi bagian dari Makassar dan dua kali tambah baik akan terus menjadi semangat agar ke depan Makassar menjadi lebih baik dari tahun ke tahun.
"Kalau Allah SWT berikan rahmat kepada kami untuk memimpinan Kota Makassar berikutnya dan jika kami ditakdirkan maka kami akan lanjutkan dua kali lebih baik, lebih baik berlipat-lipat semua untuk rakyat. Oleh karena itu izinkan kami sampaikan permintaan politik, akan terus melanjutkan pembangunan mulai dari lorong ke lorong karena di lorong lah dominasi masyarakat tinggal di sana. Dan kami akan ciptakan birokrasi anti KKN dengan cara transparan dan open goverment. Kami akan memegang teguh prinsip-prinsip saling menghargai yakni sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi (Artinya saling menghargai, saling mengingatkan dan saling memuliakan," kata Danny Pomanto seraya menutup pidatonya dengan puisi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaMenPAN-RB: PNS dan PPPK Harus Netral, Termasuk di Aktivitas Media Sosial
Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca SelengkapnyaIngat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaKASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaBegini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPNS Pria Bakal Dapat Cuti saat Istri Melahirkan, Ternyata Negara Ini Sudah Menerapkan Aturan Itu
Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu, menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara
Baca Selengkapnya