Daftar ke KPU Kaltim, Rusmadi dan Safaruddin lepas atribut PNS & anggota Polri

Merdeka.com - Pasangan Rusmadi Wongso dan Safaruddin telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim ke KPU Kaltim, di Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Hari ini, keduanya kompak ajukan pengunduran diri sebagai PNS dan anggota Polri.

Rusmadi, memang menjabat sebagai Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Safaruddin, sebagai perwira tinggi Polri, berpangkat Inspektur Jenderal. Keduanya kompak mengajukan pengunduran diri hari ini ke pimpinan masing-masing.

"Hari ini, saya sudah serahkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS ke Pak Gubernur," kata Rusmadi, ditanya wartawan, saat berada di kantor KPU Kaltim, Rabu (10/1) malam.

Rusmadi memastikan, Gubernur Awang Faroek Ishak, telah menerima surat pengunduran dirinya. Hanya saja, dia belum tahu persis keputusan berikutnya dari Gubernur.

"Pak Gubernur sudah terima surat saya, dalam rangka saya fokus (di Pilgub Kaltim). Selanjutnya, ditetapkan Plt (Pelaksana Tugas). Bisa lebih jelas ke Pak Gubernur," ujarnya.

Kompak dengan Rusmadi, Safaruddin pun mengaku telah menyampaikan surat pengunduran diri dia, ke Mabes Polri. Meski memang, Safaruddin baru akan memasuki masa pensiun di bulan Februari 2018 mendatang.

"Ya, sudah saya serahkan ke Jakarta (surat pengunduran diri)," tambah Safaruddin dalam kesempatan yang sama.

Masih diterangkan Rusmadi, bersama Safaruddin, telah mempersiapkan diri sebaik mungkin, termasuk soal pendanaan. "Yang jelas kita siap. Lah kita ini, sudah maju berarti siap. Tidak mungkin maju kalau tidak ada dukungan. Ya (termasuk soal modal pendanaan)," demikian Rusmadi.

Tiga hari masa pendaftaran, 8-10 Januari 2018, dipastikan ada 4 pasang calon yang mendaftar ke KPU Kaltim. Mereka adalah Isran Noor-Hadi Mulyadi yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Kemudian Andi Sofyan Hasdam-Nusyirwan Ismail didaulat Golkar dan Nasdem.

Sedangkan Rusmadi-Safaruddin jadi jagoan PDIP dan Hanura. Sedangkan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat jadi andalan Demokrat, PKB dan PPP.