Cegah Korupsi Kepala Daerah, NasDem Konsisten Terapkan Politik Tanpa Mahar
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah dalam Operasi Tangan (OTT). Kepala daerah yang ditangkap yaitu Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu yang diduga menerima fee proyek pembangunan dari rekanan.
Maraknya penangkapan kepala daerah dalam setahun belakangan ini menjadi perhatian bagi Partai Nasdem. Untuk mencegah kadernya atau kepala daerah yang diusungnya terjerat korupsi, NasDem ingin konsisten menerapkan politik tanpa mahar. Demikian disampaikan Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate di DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (19/11).
Johnny mengatakan saat ini ada 190 kepala daerah yang diusung NasDem di Indonesia. Menurutnya dengan kebijakan politik non mahar, korupsi bisa dicegah.
"Kami bagaimana melakukan usaha pencegahan korupsi. Tentu kami melaksanakan tekanan besar dengan mengedepankan betul politik tanpa mahar secara konsisten. Dan kami harapkan ini memberikan sumbangsih untuk pencegahan korupsi," jelasnya usai bertemu pejabat KPK
Johnny mengatakan berdasarkan informasi dari KPK, biaya politik paling besar yang dikeluarkan calon kepala daerah ialah mahar politik. Mahar politik ini nilainya bisa setengah dari biaya politik secara keseluruhan yang harus disiapkan calon kepala daerah.
"Kalau sudah memberikan kontribusi tanah mahar setidaknya setengah dari biaya politik itu bisa diatasi. Sedangkan setengah berikutnya adalah memang riil biaya politik seperti alat peraga, kampanye dan seterusnya. Dengan demikian beban finansial bagi pasangan calon baik yang terpilih apalagi yang tidak terpilih bisa diatasi dengan tidak membebankan dengan biaya politik yang tinggi," jelasnya.
Selain menerapkan politik tanpa mahar sebagai upaya mencegah kadernya berbuat korupsi, Johnny mengatakan integritas juga menjadi prioritas nomor satu yang harus dimiliki para kader NasDem. Jika ada kadernya yang terlibat korupsi maka segera dipecat.
"Ini tidak melalui proses yang rumit, acara sederhana. Sebelumnya mereka sudah punya Pakta Integritas, ini upaya pencegahan korupsi. Sedangkan upaya pemberantasan korupsi, kami juga berdiskusi dengan KPK bagaimana secara efisien melakukan usaha pemberantasan korupsi," jelasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaKepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK
Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca SelengkapnyaBupati Labuhanbatu Kena OTT KPK Ternyata Politikus NasDem
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaKPK OTT Pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara
(KPK) melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaPolitikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaBPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Bupati Labuhanbatu Erick A Ritonga Tersangka Dugaan Suap
Erick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu
Baca Selengkapnya