Merdeka.com - Kubu pasangan capres cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno menginginkan penghitungan suara pada Pilpres 2019 dilakukan secara manual dan berjenjang. Dengan demikian kecurangan dalam proses penghitungan suara dapat dicegah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan kubunya siap menghadapi berapa pun jumlah TPS pada Pilpres nanti. Asalkan penyelenggara Pemilu bisa menjamin tak akan ada kecurangan. Kecurangan dalam proses Pemilu dapat menjadi ancaman bagi sistem demokrasi.

"Saya kira ini ancaman bagi demokrasi ke depan adalah kecurangan. Kecurangan dari sisi penghitungan. Oleh karena itu nanti kami akan minta penghitungan itu adalah penghitungan manual dan berjenjang. Kalau bisa di setiap jenjang itu langsung diumumkan, sehingga nanti tidak bisa diutak-atik lagi," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (31/8).

Fadli mengatakan di beberapa negara lain kerap terjadi kecurangan dari sisi algoritma. Dia mencontohkan jika pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 100 suara akan ditulis 100. Tapi ketika masuk sistem jumlah itu bisa saja berkurang menjadi 75.

"Itu potensi kecurangan itu sangat ada. Sehingga nanti penghitungan-penghitungan itu harus manual dan saya kira saksi-saksi juga harus dilengkapi dengan berbagai device, mungkin HP atau apa film. Difilmkan, divideokan atau direkam apa yang terjadi di setiap TPS," jelasnya.

Melengkapi saksi dengan ponsel ini konsekuensinya pada pembiayaan. Hal ini, kata dia, membuat ongkos demokrasi menjadi semakin mahal.

"Karena saksi-saksi itu kan juga membutuhkan biaya, membutuhkan ongkos, konsumsi dan sebagainya. Jadi ke depannya harus dipikirkan supaya tidak terjadi beban yang begitu besar kepada partai. Karena partai enggak boleh berusaha. Lain kalau partai boleh berusaha seperti zaman dulu, boleh punya bengkel, kebun, usaha tambang, sekarang partai tidak boleh apa-apa. Kecuali dapat sumbangan dari anggota atau dari anggota legislatif," paparnya.

Terkait tim pemenangan, Fadli mengatakan pembahasan masih terus berlangsung. Pada Kamis (30/8) malam, DPP Partai Gerindra mengumpulkan pengurus DPD untuk menyamakan persepsi.

"Kalau dengan partai koalisi saya kira di tingkat kesekjenan itu lebih intensif karena di situ banyak masukan-masukan termasuk nama-nama (tim kampanye)," katanya.