Bentuk pansus, PAN persoalkan putusan MK soal DPKTb

Jumat, 29 Agustus 2014 16:01 Reporter : Muhammad Sholeh
Bentuk pansus, PAN persoalkan putusan MK soal DPKTb Mahkamah Konstitusi. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih menggulirkan rencana pembentukan Pansus Pilpres di DPR. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Didi Suprianto menilai pembentukan pansus ini sangatlah penting untuk memperbaiki sistem pemilu ke depannya.

Menurut dia, memang keputusan sidang di Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Namun demikian, ada hal-hal lainnya yang harus diluruskan oleh MK itu sendiri.

"Persidangan MK ada hal-hal yang perlu diluruskan keputusannya. Misalnya soal DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) itu bagian dari penyimpangan dan itu diakui oleh MK," kata Didi dalam diskusi bertajuk 'Pansus Pilpres Dibalik Kabinet Jokowi-JK' di Bawaslu, Jakarta, Jumat (29/8).

Lebih lanjut, dia menambahkan, secara hukum formal DPKTb merupakan bagian yang dipersoalkan dalam pemilu 2014 ini. Selain itu, ditemukan juga kecurangan pemilu di Papua yang mana pemungutan suara tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

"Dikuatkan DKPP memecat KPU Dogiyai (Papua). Tetapi di MK malah lebih lebar mempersoalkan sistem nokennya," keluh politikus PAN itu.

Oleh karena itu, tegas Didi, dibentuknya Pansus Pilpres oleh DPR merupakan langkah yang relevan dan sangat tepat.

"Pasti dibutuhkan, sangat relevan agar pembelajaran pemilu ke depan lebih baik. Banyak sekali catatan kita mulai pilkada, pileg, verifikasi partai, catatannya banyak sekali, banyak sekali pelanggaran KPU," jelas Didi.

"Pansus Pilpres bisa menggali hal-hal yang belum terungkap di MK, dan bisa membuat rekomendasi, misalnya tolong KPU ubah peraturan ini, atau KPU diganti semua, atau pansus membuat UU," tutupnya. [tyo]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini