Benarkah SBY akan pecat promotor doktornya?

Merdeka.com - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto santer disebut akan dicopot oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Benarkah SBY akan memecat promotornya saat meraih gelar doktor di IPB tersebut?

Kabar akan dicopotnya Joyo Winoto juga santer terdengar di Senayan, meskipun pihak Istana belum mengeluarkan pendapatnya. Anggota DPR di Komisi II sudah lama mendengar bahwa SBY akan mencopot Joyo dari jabatan Kepala BPN.

"Kata dukun, kalau benar, besok atau Kamis akan diumumkan," ujar Nurul saat dikonfirmasi perihal pergantian Joyo Winoto, Selasa (12/6).

Joyo menjabat sebagai Kepala BPN sejak dilantik 22 Juli 2005 menggantikan Lutfi Ibrahim Nasution. Joyo adalah promotor SBY di IPB, ketika Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mengambil program doktor di kampus itu. Saat itu, Joyo masih mengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Hubungan baik antara Joyo dengan SBY pun terjalin. Kedekatan Joyo dengan SBY mulai terlihat sejak Pilpres 2004 di mana saat itu dia dipercaya sebagai konseptor ekonomi selama masa kampanye. Joyo juga ditunjuk sebagai dewan pengarah juru kampanye nasional tim kampanye nasional pasangan SBY-Kalla. Pada Pemilu 2009, Joyo kembali disebut-sebut menjadi tim sukses pemenangan SBY.

Nama Joyo mencuat saat kasus Hambalang terkuak. Saat itu politisi Demokrat Ignatius Mulyono mengaku pernah diminta Anas Urbaningrum untuk melobi Joyo. Lobi tersebut terkait pembebasan lahan di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Kasus hambalang terus bergulir. M Nazaruddin menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah melakukan pertemuan dengan Kepala BPN Joyo Winoto terkait pengurusan sertifikat tanah Hambalang yang bermasalah.

Karena terseret kasus Hambalang inilah beredar kabar bahwa Joyo akan dipecat SBY. Joyo akan digantikan oleh mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Namun kabar miring ini pun segera dilokalisir oleh kubu Demokrat.

"Tidak ada kaitannya dengan Demokrat," ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/6).

Dijelaskan Pasek, rencana usulan pergantian Kepala BPN itu kepada presiden sudah berlangsung sejak lama. Pergantian itu adalah rekomendasi resmi Komisi II DPR, yang disampaikan kepada Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden SBY.

"Jadi tidak ada kaitannya dengan Hambalang," tegas Ketua Komisi III DPR itu.

Lalu benarkah dalam waktu dekat ini SBY akan memecat sang promotor yang telah membantunya mendapatkan gelar doktor?