Bawaslu tak larang capres-cawapres ke Pesantren, asal tidak kampanye

Kamis, 11 Oktober 2018 19:14 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Maruf Amin di Purwakarta. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak mempermasalahkan bila para capres-cawapres melakukan kunjungan ke tempat pendidikan pesantren. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, jika sekadar kunjungan tidak melanggar karena bagian dari aktivitas pribadi paslon.

"Saat seseorang hadir dan dia lakukan kunjungan biasa atau fungsi fungsi lain yang tak berhubungan dengan kampanye, itu adalah kegiatan yang menurut kami tak melanggar karena menjadi bagian kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan seseorang," katanya di kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Fritz menilai wajar bila para paslon memiliki aktivitas pribadi. Dia hanya mengingatkan ada aturan terkait larangan kampanye di tempat-tempat tertentu. Bawaslu tetap mengawasi para paslon jika bandel melakukan kampanye di tempat terlarang.

"Jadi yang harus konsen adalah, apakah selama dalam kunjungan ke suatu tempat ada kegiatan kampanye? Yakni melakukan visi, misi, pidato soal visi-misi atau bagikan barang kampanye," terang Fritz.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h mengatur bahwa "pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".

Sementara itu, Bab VIII Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan mengenai larangan dan sanksi.

Di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun, apabila terdapat pelanggaran, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Sekadar informasi, baik cawapres nomor urut 01 KH Ma'aruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno kerap mengisi kegiatannya mengunjungi pesantren maupun institusi pendidikan. Beberapa pihak menyebut aktivitas itu bagian dari kegiatan kampanye yang dibungkus aktivitas pribadi. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini