Azwar Anas: Publik Dukung Sikap PDIP yang Utamakan Musyawarah soal RUU HIP

Merdeka.com - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, pembahasan terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) cukup menyita perhatian publik. Masyarakat disebut Anas mendukung sikap PDI Perjuangan yang terus mengedepankan tradisi bermusyawarah untuk mufakat dalam segala aspek, termasuk soal RUU HIP.

"Hari ini Sekjen PDI Perjuangan menyampaikan sikap partai berdasarkan hasil dari tradisi musyawarah mufakat, tradisi berdialog dengan publik, bahwa terkait dinamika pembahasan RUU HIP, partai menyatakan mendengar suara masyarakat," ujar Anas seusai bertemu dengan jajaran PC Nahdlatul Ulama Banyuwangi terkait pembahasan new normal bidang keagamaan, Minggu (14/6/2020). Acara dihadiri para pengasuh pondok pesantren.

"Sikap yang mencerminkan tradisi musyawarah itu sangat diapresiasi masyarakat, tadi beberapa komponen warga menyampaikan pendapatnya seperti itu ke saya," imbuh mantan ketua umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tersebut.

Menurut Anas, masyarakat mendukung sikap PDI Perjuangan yang sepakat untuk menghapus Pasal 7 RUU HIP yang melahirkan pro dan kontra. "Sikap yang terbuka kepada masukan itu adalah praktik nyata musyawarah untuk mufakat yang ternyata diapresiasi publik, karena memang itu adalah implementasi demokrasi Pancasila yang bersumber dari tradisi masyarakat itu sendiri," ujar Anas.

Publik, lanjut Anas, juga mendukung sikap PDI Perjuangan yang menyatakan setuju untuk menambahkan soal pelarangan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme, Komunisme, Kapitalisme, Radikalisme, hingga paham Khilafah.

"Tadi juga beberapa kiai di pertemuan menyampaikan pentingnya larangan terhadap ideologi-ideologi transnasional. Jadi saya kira spiritnya sama, yaitu menjaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa," ujar Anas.

Sementara itu, Ketua PC Nahdlatul Ulama (NU) Banyuwangi KH Ali Makki Zaini mengatakan, pihaknya mendukung semua partai, termasuk PDI Perjuangan, untuk menambahkan di RUU HIP terkait pelarangan penyebaran seluruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme-Komunisme, Kapitalisme-Liberalisme, radikalisme serta segala bentuk paham khilafah dan ideologi transnasional lainnya.

"Kita harus menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang akan menjaga Indonesia dari segala macam bentuk perpecahan," ujar Gus Makki, sapaan akrab Kiai Ali Makki.