Arsul Sani: MPR Tidak Pernah Membicarakan Penundaan Pemilu 2024

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani memastikan tidak ada pembicaraan apapun di MPR terkait wacana penundaan Pemilu. Arsul mengatakan, MPR mendukung tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

"Sekarang tahapan Pemilu itu sudah mulai berjalan. Kemudian yang di DPR partai politik, yang di MPR juga sebagai kepanjangan-kepanjangan tangan juga tidak pernah membicarakan itu," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

Arsul mengatakan tidak bisa melarang pihak yang bicara penundaan Pemilu. Hanya saja menurut dia, ada konsekuensinya ketika menjadi calon legislatif. Masyarakat akan menilainya negatif.

"Tetapi kalau orang bicara itu termasuk Pak La Nyala misalnya, kan enggak bisa dilarang. Ini namanya negara demokrasi, paling-paling konsekuensinya nanti kalau kemudian yang bicara itu jadi calon, atau calon apapun lah ya, ya itu kan dinilai negatif oleh masyarakat," ujar Waketum PPP ini.

Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus membicarakan bagaimana pemilu bisa berjalan sesuai jalurnya. KIB tidak ikut campur penundaan Pemilu.

"KIB itu membicarakannya adalah bagaimana Pemilu itu bisa on the track, gitu loh jadi jangan ditanya penundaannya. Wong Kita ngomonginnya pelaksanaan Pemilu on the track kok," kata dia.

Ketua MPR Minta Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Diperhitungkan Kembali

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau biasa disapa Bamsoet meminta agar momentum penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Febuari 2024 diperhitungkan kembali. Apakah, momentum tersebut tepat atau tidak jika diselenggarakan.

"Kita akan dihadapkan dengan penyelenggaraan nasional pemilu, tentu kita juga musti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa pemilu sering memanaskan suhu nasional baik menjelang, selama, hingga pasca pemilu. Ini harus dihitung apakah momentumnya tepat?," katanya dalam paparannya di Survei Poltracking Indonesia secara virtual, Rabu (8/12).

Dia pun berpandangan jika, momentum Pemilu 2024 dirasa tidak tempat, karena pemerintahan saat ini tengah melakukan pemulihan kembali (recovery) pasca pandemi Covid-19.

"Ini harus dihitung apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama dalam situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya," ucapnya.

Terlebih, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terbukti mampu menangani dan tanggap cepat dalam menghadapi berbagai tantangan. Apalagi, kata Bamsoet, dalam menangani bencana alam yang akhir-akhir ini menimpa Indonesia.

"Jokowi sukses menghadapi Covid-19 selesaikan dengan baik dan diakui oleh dunia. G20 terlaksana dengan baik berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan lain juga baik, sehingga kita masih mampu bertahan dipertumbuhan ekonomi 5 persen," jelasnya.

"Kemudian sangat tanggap dalam persoalan yang terjadi gempa bumi dan bencana beliau turun langsung ke jalan, artinya Jokowi dalam penilaian saya memiliki since of crisis yang sangat tinggi dibanding degan pemimpin yang lainnya," sambung politikus Golkar itu.

Sehingga, momentum Pemilu serentak di 2024 perlu diperhitungkan kembali, agar proses yang tengah dilakukan pemerintah saat ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga melihat bagaimana kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini, apakah berkaitan dengan keinginan agar Presiden Jokowi terus memimpin Indonesia.

"Pertanyaan saya kembali apakah ada kolerasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang puas kinerja hari ini Intinya saya apresiasi apa yang dicapai Jokowi-Ma'ruf Amin," tutup Bamsoet.