Anies soal Sejumlah Menteri Dukung Prabowo: Presiden Bilang Harus Netral, Tak Taat Ya Disanksi
Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
anies baswedan
Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang terang-terangan mendukung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Anies soal Sejumlah Menteri Dukung Prabowo: Presiden Bilang Harus Netral, Tak Taat Ya Disanksi
Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan merespons ihwal ada indikasi dukungan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang terang-terangan mendukung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Anies menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik yang ada di pemerintahan untuk bersikap netral di Pilpres 2024. Otomatis, kata Anies para menteri harus mentaati aturan itu.
- Izin Desak Anies di Yogyakarta Dibatalkan Mendadak, Anies Singgung Perintah Jokowi
- Anies Teken Kontrak Politik bareng Jejaring Rakyat Miskin Indonesia, Apa Isinya?
- Netralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai
- Anies Isyaratkan akan Temui Prabowo, Bahas Pilkada Jakarta?
- Polisi Buru Pemasok Rokok Elektrik Ganja ke Selebgram Chandrika Chika
- Kemenhub: Bus SMK Lingga Kencana Depok yang Kecelakaan di Ciater Tak Miliki Izin Angkutan
"Presiden bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yg berani apakah presiden diam saja? Kalau Presiden sudah mengatakan harus netral janganlah melawan presiden," kata Anies usai kampanye akbar di GOR Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).
Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi. Anies menyebut, menteri yang tidak bersikap netral harusnya diberi sanksi.
"Kalau ada yang tidak mentaati presiden beri sanksi pada yang tidak taat," ujarnya.
Justru, lanjut Anies akan terlihat aneh jika Jokowi tidak menjatuhkan sanksi ke menteri tidak netral di kabinetnya itu. Publik, ujarnya bakal menduga sikap tidak netral menteri sebagai sikap yang diperbolehkan Jokowi.
"Kalau ada yg tidak netral, diberi sanksi. Kalau tidak diberi sanksi artinya dibolehkan , sesederhana itu. Kalau melanggar kasih sanksi, kalau tidak dikasih sanksi artinya apa? Boleh," kata Anies.
"Kita tunggu, kena sanksi enggak nih? Umumkan sanksinya tunjukkan kepada rakyat bahwa ada netralitas," tandasnya.
