Anggaran kegiatan DPR selama 2015 sebesar Rp 3,9 triliun
Merdeka.com - DPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,9 triliun untuk kegiatan sepanjang 2015. Menurut Wakil Ketua BURT Adjeng Ratna Suminar, anggaran itu hanya 0,2 persen dari belanja negara dalam APBN.
"Berdasarkan hasil pembahasan dan sesuai tata tertib, BURT menyampaikan Rancangan Kegiatan dan Anggaran DPR RI Tahun 2015 sebesar Rp 3,9 triliun," ujar Suminar di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3).
Penyampaian rancangan kegiatan dan anggaran DPR 2015 itu disampaikannya di dalam rapat paripurna. Mulai besok, anggota DPR memasuki reses hingga satu bulan lebih.
Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang didapuk untuk memimpin sidang paripurna mengetok sebagai tanda bahwa anggaran Rp 3,9 triliun itu disetujui. Dibanding tahun 2014, rancangan anggaran dan kegiatan DPR tahun 2015 lebih besar atau meningkat.
"Naik sebesar 22 persen, DIPA tahun 2014 Rp 3,2 triliun," kata Suminar.
Adapun rincian kegiatan dan anggaran DPR tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Fungsi legislasi: Rp 518 miliar.
b. Fungsi anggaran: Rp 81 miliar.
c. Fungsi pengawasan: Rp 360 miliar.
d. Penguatan kelembagaan: Rp 1,9 triliun.
e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain: Rp 636,8 miliar.
f. Peningkatan sarana dan prasarana: Rp 442,9 miliar.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaSemua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaAnggota DPR meminta Kejagung mesti bersikap adil kepada semua pihak.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnya