Airlangga harus bisa menyeimbangkan jabatan menteri dan ketum Golkar

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi e-KTP. Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto menilai tak ada masalah jika Airlangga merangkap jabatan.

Menurut dia, secara hukum tidak ada masalah. Yang terpenting, kata dia, Airlangga harus bisa menyeimbangkan keduanya.

"Tidak banyak ketua umum partai politik yang mendapat dukungan dari pemerintah ketika akan terpilih," katanya, Kamis (28/12).

Airlangga memiliki tantangan berat untuk menyeimbangkan dukungan politik dari internal Golkar dan pemerintahan. Airlangga telah mendapatkan dukungan pemerintah sebelum terpilih menjadi Ketum Golkar. Di sisi lain, dukungan politik internal akumulasinya belum cukup besar.

Sementara itu, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adrian Sopa mengatakan rangkap jabatan tergantung kesiapan Airlangga sendiri.

"Jika sanggup, sebenarnya tidak ada masalah. Tinggal bagaimana komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Tak ada aturan yang sejauh ini melarang menteri rangkap jabatan politik," katanya.

Namun, dia menambahkan, jika Jokowi akan mereshuffle itu merupakan hak prerogatif Presiden. Akan tetapi, lanjutnya, reshuffle di tahun politik bisa memanaskan tensi antara partai. (mdk/eko)