Wiranto sebut usulan pembentukan Densus Tipikor masih prematur
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada sejumlah pihak agar tidak mempermasalahkan rencana pembentukan Densus Anti Korupsi. Sebab, rencana tersebut dianggap masih sangat prematur.
"Namanya masih prematur, masih usulan, perbincangan bukan di publik, masyarakat," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).
Wiranto mengatakan, usulan pembentukan Densus Anti Korupsi akan didorong ke rapat terbatas (ratas) pada pekan depan. Ratas tersebut langsung dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sebelum masuk ke ratas, dirinya akan menggelar rapat koordinasi. Pihak yang terkait dengan usulan pembentukan Densus Anti Korupsi akan dihadirkan untuk memberikan penjelasan.
"Nanti kan kita cari waktu yang tepat, apakah para pejabat ada di tempat, apakah mereka bisa hadir," kata dia.
Keputusan perlu tidaknya membentuk Densus Antikorupsi akan diputuskan di ratas. Wiranto memastikan, keputusan akhir dari ratas tentu mengarah pada asas manfaat bagi rakyat Indonesia.
"Yang pasti bahwa nanti akan mengarah kepada kebaikan, asas manfaat," ucapnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wiranto mengungkapkan lima alasan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka wajib didukung dan menang pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaStabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaGibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Baca Selengkapnya