Wiranto janji selesaikan konflik Keraton Surakarta

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto, berjanji menyelesaikan permasalahan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat secepatnya. Tak terkecuali pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kembali memicu konflik internal.

Mantan Panglima TNI itu mendorong seluruh kerabat keraton agar melakukan rekonsiliasi demi terciptanya lembaga resmi tersebut. Wiranto berjanji pembentukan lembaga resmi di Keraton Kasunanan Surakarta tersebut akan dipercepat.

"Saya ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Pak Subagyo H.S(anggota dewan pertimbangan presiden/Wantimpres) untuk menangani persoalan Keraton Surakarta. Kami mendorong seluruh kerabat keraton melakukan rekonsiliasi demi terciptanya lembaga resmi ini," ujar Wiranto seusai menghadiri Tingalan Jumenengan ke-14 Paku Buwono (PB) XIII di Sasana Sewaka, Kamis (11/4).

Wiranto menyampaikan, Pemerintah Pusat segera membahas kembali rencana pembentukan UPT Keraton. Ia mencontohkan peringatan Tingalan Jumenengan yang merupakan warisan budaya leluhur sarat makna. Bahkan selama prosesi, suasana sangat cair, meski konflik internal masih terasa.

"Saya yakin persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Saya akan mengumpulkan kerabat Keraton untuk berembuk. Pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menyelesaikan konflik di keraton. Saya bersedia menyelesaikan, karena saya merasa memiliki keraton dan ini kewajiban saya," tandasnya.

Wiranto menegaskan, komitmen pemerintah untuk melestarikan kebudayaan keraton tak perlu diragukan. Pemerintah akan memberikan seluruh sumber daya yang dimiliki salah satunya anggaran.

"Bagaimanapun caranya cagar budaya yang sifatnya fisik maupun non fisik harus dilestarikan. Kita sudah siap," katanya.

Sementara itu Pengageng Parentah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Dipokusumo atau akrab disapa Gusti Dipo berharap pembentukan UPT tidak tergesa-gesa. Sebelumnya, lanjut dia, harus ada rekonsiliasi terlebih dahulu. .

"Saya tidak mematok target khusus soal pembentukan UPT. Kami hanya berharap pembentukan UPT dapat berjalan dengan baik," harapnya.

Dari kubu berseberangan, adik kandung PB XIII Hangabehi, G.K.R Wandansari Koes Moertiyah atau akrab disapa Gusti Moeng menyambut baik langkah Pemerintah Pusat tersebut. Menurutnya, selama ini pembentukan UPT Keraton terganjal karena Sinuhun Hangabehi tak menyetujuinya.

"Saya berharap ini segera dibahas, dibicarakan lagi agar semua masalah bisa selesai. Selama ini kan UPT tidak terbentuk karena Sinuhun belum mau ada UPT, karena takut pengelolaannya diambil alih Pemerintah. Padahal bukan seperti itu," katanya.