Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Warga tuding Bupati Mojokerto untung Rp 10 M dari proyek normalisasi

Warga tuding Bupati Mojokerto untung Rp 10 M dari proyek normalisasi proyek normalisasi sungai di mojokerto. ©2017 Merdeka.com/budi

Merdeka.com - Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa diduga menerima keuntungan dari proyek normalisasi sungai di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan, diperkirakan, setidaknya duit Rp 10 miliar masuk kantong pribadi Mustofa.

Jumlah tersebut dari hitung-hitungan warga, dari 3 titik lokasi normalisasi sungai. Padahal proyek ini dilaksanakan di 6 titik, sepanjang sungai landaian dan sungai jurang sentot wilayah Jatirejo dan Gondang.

"Kalau dihitung secara kasar, kita ambil sampling 3 lokasi saja lah, setiap hari di satu titik ada 2 beckoe atau alat berat yang beroperasi mengeruk batu dan pasir. Satu beckoe bisa mengambil batu sekitar 50 rit (dump truck), berarti satu titik, batu yang diambil 100 rit. Kalau 3 titik, sehari 300 rit," kata seorang warga, Mohammad Syamsul Bahri, pada merdeka.com, usai menyerahkan laporan ke Kapolres Mojokerto, Kamis (16/2).

Menurut Samsul, proyek normalisasi ini berjalan sejak tanggal 3 November 2016 sampai 30 Januari, saat diberhentikan paksa oleh warga. Sehingga kalau dikalikan 3 bulan, batu yang diambil dari sedimen sungai diperkirakan sudah 27.000 rit, yang dikirim ke pabrik pemecah batu CV Musika.

"Harga jual batu di pabrik pemecah batu, per ton Rp 45.000. Ya, kalau ditotal uang hasil penjualan batu itu, bisa sampai Rp 10 miliar. Inilah nilai kerugian negara dari proyek normalisasi ini," jelas Samsul.

Sampai sekarang warga mempertanyakan uang hasil penjualan batu tersebut kemana larinya dan dipergunakan untuk apa. Sebab, sedimen sungai merupakan harta negara. Kalau itu dinikmati secara pribadi atau beberapa petinggi pemerintahan saja, masuk kategori pencurian harta negara dan ini bisa masuk ranah pidana.

"Ada dugaan uang itu masuk ke kantong pribadi para petinggi di Pemkab Mojokerto. Padahal harta negara harusnya kembali ke Kas Negara. Ini termasuk salah satu dalam laporan yang kita sampaikan ke Polres Mojokerto supaya diusut tuntas," tambahnya.

Sementara Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Susanto, mengaku belum tahu soal kerugian Negara seperti yang diaampaikan warga. Menurutnya, masih akan mempelajari laporan yang sudah disampaikan oleh warga, baru bisa menyimpulkan.

"Laporanya saja baru kita terima, nanti kalau sudah kita pelajari dan kita teliti baru bisa diaimpulkan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga dari 5 Desa di Kecamatan Jatirejo dan Gondang, mendatangi Mapolres Mojokerto untuk melaporkan dugaan pelanggaran proyek normalisasi sungai. Warga melaporkan Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) serta beberapa pekabatnya karena dinilai bertanggungjawab dalam proyek normalisasi sungai ini.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit

110 Juta Bidang Tanah Terdaftar Era Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Kita Diberkahi Presiden Gesit

Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.

Baca Selengkapnya
Warga Bawean Digegerkan Kemunculan Sumber Mata Air Panas usai Gempa di Tuban, Begini Penampakannya

Warga Bawean Digegerkan Kemunculan Sumber Mata Air Panas usai Gempa di Tuban, Begini Penampakannya

Warga Bawean Digegerkan Kemunculan Sumber Mata Air Panas usai Gempa di Tuban, Begini Penampakannya

Baca Selengkapnya
Ini Bukti Bumi Indonesia Berisi 'Harta Karun', Bukit Dikeruk Isinya Batubara Semua

Ini Bukti Bumi Indonesia Berisi 'Harta Karun', Bukit Dikeruk Isinya Batubara Semua

Berikut bukti bahwa Nusantara berisikan 'harta karun' menakjubkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Begini Penampakan Tanah Jatah Pensiun Presiden Jokowi, Punya Harga Gak Main-main

Begini Penampakan Tanah Jatah Pensiun Presiden Jokowi, Punya Harga Gak Main-main

Presiden Jokowi akan dapat tanah pensiun seusai masa jabatannya usai. Seperti apa penampakan calon tanah Jokowi tersebut?

Baca Selengkapnya
2 Tahanan Kabur dari Rutan Polsek Tanah Abang Ditangkap, Total 13 Orang Dijebloskan Kembali ke Bui

2 Tahanan Kabur dari Rutan Polsek Tanah Abang Ditangkap, Total 13 Orang Dijebloskan Kembali ke Bui

Mereka memotong teralis itu setelah mengetahui kondisi teralis besi ventilasi di kamar mandi yang sedikit terbuka.

Baca Selengkapnya
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Begini Situasi di Bromo Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, 'Muuaacet rek'

VIDEO: Begini Situasi di Bromo Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, 'Muuaacet rek'

Begini Situasi di Bromo Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, 'Muuaacet rek

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus

Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus

Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya