Warga Badega bersyukur nikmati reforma agraria

Merdeka.com - Reforma Agraria yang tengah digenjot pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Penantian warga Kampung Badega, Desa Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, selama 33 tahun untuk bisa menggarap lahan pertaniannya, akhirnya terwujud.

Sebagai wujud kebahagiaan, warga Kampung Badega menggelar Syukuran Rakyat Badega di Lapangan Negla, Kampung Badega, Sabtu (14/5) kemarin. Syukuran yang diprakarsai Serikat Petani Badega (SPB) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), digelar setelah pada 13 April 2016, Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertifikat lahan Reforma Agraria seluas 383 hektare kepada sekitar 1.250 keluarga petani di Kampung Badega.

Ketua Serikat Petani Badega, Usep Saipul Miftah menyatakan, syukuran yang digelar merupakan ungkapan kebahagiaan atas perjuangan warga Badega selama lebih dari 30 tahun untuk mengambil kembali hak mereka atas tanah yang sempat dikuasai pengelolaannya oleh perusahaan swasta sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Pergantian kepemimpinan nasional selama kurun waktu tersebut tak juga membuahkan hasil.

"Kalau bicara sejarah, secara singkat perjuangan Badega berdarah-darah seperti yang orang tua kami ceritakan. Alhamdulillah, sampai sekarang saya generasi ke-5 telah berhasil dalam perjuangan Badega. Ini berkat adanya Nawa Cita Jokowi, yang salah satunya kan Reforma Agraria. Momen ini saya manfaatkan untuk mendapatkan legalitas tanah Badega," beber Usep di sela-sela acara sykuran.

Menurut Usep, upaya untuk mengembalikan hak atas tanah warga Badega dilakukan sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Namun, baru di era sekarang ini menemukan titik terang. "Dari dulu juga ada upaya ini, tapi perjuangan-perjuangan di pemerintahan sebelumnya selalu mentok," tukasnya.

Sementara, tokoh masyarakat Badega, Suhdin yang menjadi pelaku sejarah dalam perjuangan warga Badega menyatakan kegembiraanya atas keberhasilan perjuangan warga. "Warga Badega bersyukur kepada aparatur di pemerintahan sekarang ini. Dari mulai menteri (Agraria) sampai ke bawahan-bawahannya di BPN Kabupaten Garut, Gubernur dengan perangkat-perangkatnya, juga Bupati dan perangkat-perangkatnya, kami mengucapkan syukur Alhamdulillah, beribu banyak terimakasih atas kebesaran dan kekasihsayangan mereka-mereka itu," kata Suhdin yang sempat dipenjara lebih dari 7 bulan akibat memperjuangkan lahannya di tahun 1987.

Di tempat yang sama, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin berharap, Syukuran Rakyat Badega bisa menjadi pemicu penyelesaian konflik agraria yang ada di daerah lain semacam Badega ini. Dengan prinsip penyelesaian konflik dengan pemulihan hak-hak rakyat, dan prinsip redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak yaitu masyarakat yang telah menggarap sebagai jalan kesejahteraan mereka.

"Kenapa ini bisa berhasil karena Menteri Agraria tidak memperpanjang HGU, selesai. Sejak kapan HGU itu tidak bisa diperpanjang? Sejak tahun 1980-an HGU itu sudah tidak bisa diperpanjang. Kemudian diberikan kepada PT. SAM (Surya Andaka Mustika), tapi kemudian tidak dikelola dengan baik dan ditelantarkan. Itu juga sudah menjadi peluang untuk HGU tidak diperpanjang," papar Iwan.

Iwan juga menyebutkan alasan perjuangan warga Badega baru berhasil sekarang karena ada kemauan politik dari pemerintah saat ini. "Kenapa baru bisa selesai sekarang? Karena baru ada kemauan politik. Secara hukum sejak awal tanah ini harusnya sudah untuk masyarakat, tapi kemauan politik untuk meredistribusikan kepada masyarakat sebelumnya tidak ada," jelas Iwan.

Iwan berharap, persoalan pertanahan bisa terselesaikan di era pemerintahan saat ini. "Kecepatannya yang lebih lagi yang kita harapkan dari Kementerian Agraria. Untuk itu, kerja BPN harus kita dorong terus," pungkasnya.

Di sisi lain, tokoh sekaligus sesepuh Kampung Badega, Suhdin menceritakan sejarah konflik agraria di Badega. Menurutnya, konflik terjadi sejak 1984, yaitu pada saat petani penggarap mengajukan permohonan untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang telah mereka garap turun-temurun selama puluhan tahun kepada Bupati Garut. Pada waktu yang hampir bersamaan, PT. SAM (Surya Andaka Mustika) mengajukan permohonan HGU atas areal tanah yang sama.

Permohonan petani ditolak, namun tanpa sepengetahuan petani pada 1986 HGU perkebunan terlantar dimiliki oleh PT SAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.33/HGU/DA/86 yang ditandatangani Dirjen Agraria. Sejak itu PT SAM meminta kepada para petani penggarap untuk segera menyerahkan tanah garapan mereka dan dijanjikan akan diterima menjadi buruh perkebunan PT SAM dengan upah Rp 600/hari.

Sejak saat itu, dinamika mulai memanas tokoh-tokoh perjuangan petani ditangkapi dan mengalami banyak kekerasan. Suhdin mengaku, ketika ditangkap mengalami kekerasan fisik dan psikologis. "Total ada warga dipenjara, sisanya mengalami teror oleh aparat," tandas Suhdin.