Wapres Ungkap 5 Provinsi dengan Balita Stunting Terbanyak, Ada Jateng dan Jabar
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Rapat Kerja percepatan penurunan stunting pada 12 provinsi prioritas. Ma’ruf mengingatkan kepada 12 kepala daerah dengan stunting tertinggi dan terbanyak untuk menurunkan angka stunting di wilayah mereka.
"Kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, yaitu ini tentu menjadi tantangan kita bersama," kata Ma’ruf membuka rapat, Kamis (4/8).
Ma'ruf menyebut terdapat lima provinsi dengan tingkat Balita stunting terbanyak dan ada tujuh provinsi dengan tingkat stunting tertinggi.
"Tujuh provinsi prevalensi stunting tertinggi yaitu NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumut," jelasnya.
Oleh karena itu, saat ini Ma’ruf menyebut fokus percepatan penurunan stunting ada pada pada tujuh provinsi dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak tersebut.
"Sesuai amanat bapak presiden dan telah ditetapkan melalui keputusan menteri PPN dan kepala Bapenas," kata dia.
Selain itu, Ma’ruf juga mengingatkan Presiden telah menandatangani Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang berisikan strategi nasional percepatan penurunan stunting.
"BKBBN juga telah menyusun rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting, Indonesia pasti 2021-2024 sebagai turunan perpres 72/2021yg menjadi acuan dalam pelaksanaan program," kata Ma’ruf.
Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil mendata 68.478.139 kepala keluarga di Indonesia. Hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) ini akan digunakan untuk upaya percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, hasil data PK-21 tersebut merupakan data backbone yang menyediakan indikator kependudukan, keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga juga menyediakan pemetaan keluarga sasaran berpotensi risiko stunting.
“Karena itu pemutakhiran data PK-21 di tahun 2022 ini sangat penting dengan memperluas cakupan pencatatan,” kata Hasto dalam keterangan pers.
Menurut Hasto, penetapan data PK21 sebagai data Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tidak muncul begitu saja. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga telah di- launching, yang menyebutkan dengan sangat jelas bahwa data PK21 digunakan sebagai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin Ingin Alihkan Anggaran Stunting Rp40 Triliun untuk Ibu Hamil
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mencetuskan program bantuan untuk ibu hamil jika menang di Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaBelajar dari Kampar Turunkan Angka Stunting
Keberhasilan Kabupaten Kampar turunkan angka prevalensi stunting menjadi sorotan
Baca SelengkapnyaPastikan Bukan 'Ban Serep', Ganjar Ungkap Tugas Mahfud Jika Jadi Wapres
Ganjar dan Mahfud sejak awal sudah membahas skala prioritas dari tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaCak Imin Ungkap Ada Anggaran Rapat di Era Jokowi Sampai Triliunan, Padahal Dihapus SBY
Cak Imin berjanji akan fokus memberi kebutuhan kepada ibu hamil untuk mencegah stunting.
Baca SelengkapnyaPesan Wapres Ma'ruf Amin Usai Nyoblos: Indonesia Mencari Pemimpin Bangsa, Bukan Kelompok
Ma’ruf berharap agar Pemilu ini menghasilkan para pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Bicara Kriteria Calon Penggantinya: Jangan Wapres Rasa Presiden
Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa kedudukan dan kapasitas Wapres dalam pemerintahan tetap di bawah Presiden.
Baca SelengkapnyaDukung Wapres Ma'ruf Amin, Ganjar Setuju Menteri hingga Wali Kota Maju Pilpres 2024 Harus Mundur
Ganjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca Selengkapnya