Wapres Ma'ruf: Reformasi Birokrasi Harus Ubah Paradigma ASN

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan reformasi birokrasi tidak hanya penyederhanaan secara teknis. Tetapi harus bisa mengubah kerangka berpikir aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukan-nya berbagai terobosan, inovasi atau pemikiran baru," kata Wapres Ma'ruf dalam pidato kunci pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2021 secara daring dari Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (1/6).

ASN di seluruh instansi pemerintahan juga diharapkan memiliki pola pikir baru dan menerapkan budaya kerja yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sehingga dapat memberikan terobosan dan inovasi bagi kemajuan bangsa.

"Penyederhanaan birokrasi itu dilaksanakan tidak hanya sekadar sebagai pemenuhan pada aspek teknis dokumentasinya saja," jelas dia.

Wapres juga mengatakan penyederhanaan birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) harus mempertimbangkan prinsip transparansi, obyektivitas, efisiensi, keadilan dan kecermatan.

"Hal ini untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Bagi ASN yang mengalami transformasi jabatan juga tidak dirugikan dari aspek kesejahteraan maupun karirnya," kata Ma'ruf.

Indikator perubahan kerangka berpikir dan budaya kerja para ASN tersebut, lanjut Wapres, dinilai dari peningkatan kesadaran para abdi negara terhadap eksistensi dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kesadaran ini juga harus terus ditingkatkan dan diimbangi dengan penerapan prinsip sistem merit yang menyeluruh," ujar Wapres.

Rakornas Kepegawaian Nasional Tahun 2021 diselenggarakan di Denpasar, Bali, dengan dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Rakornas tersebut juga diikuti secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.