Wapres JK tegaskan pemerintah tak akan akui bendera tauhid jadi lambang ormas
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh Banser NU adalah bendera bertuliskan tauhid. Menurutnya, pengakuan terhadap bendera bertuliskan tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam.
"Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan," kata Wapres Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang seperti dilansir Antara, Jumat (2/11).
Sehingga, kata JK, pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.
"Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak," tambahnya.
Ribuan umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai Shalat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan tauhid yang dibakar Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional, karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia.
Pelaku aksi bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfuddin menjelaskan, Indra tetap dikenakan wajib lapor secara berkala kepada pihak Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.
Baca SelengkapnyaPurbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaSiapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya