Wamenag: Radikalisme Bisa Hadir Dalam Keadaan Apapun, Harus Kita Tolak
Merdeka.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mendukung segala upaya pemerintah dalam mengentaskan radikalisme di Indonesia kendati ada beberapa kebijakan mendapat kritik. Misalnya kebijakan internal Kementerian Agama melarang pegawainya menggunakan niqab.
Menurut Zainut apa pun kritik dan segala argumen, hakikatnya seluruh masyarakat sepakat menolak gerakan antiradikalisme. Soal adanya kritik dan argumen, menurutnya adalah hal lumrah di negara demokrasi.
"Radikalisme ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan apapun. Apakah dia berselimut agama, apakah dalam bentuk-bentuk yang lain, kita semua harus bersama-sama untuk menolak paham radikal," kata Zainut, Jakarta, Minggu (3/11).
Pun halnya mengenai perubahan diksi radikalisme menjadi manipulator agama. Zainut tak mempermasalahkan adanya diksi tersebut.
Saat menghadiri acara gerak jalan kerukunan di depan kantor Kementerian Agama, Zainut menuturkan apa pun kalimat atau sebutan pengganti yang digunakan Jokowi terhadap radikalisme merupakan satu semangat yang benar, menghilangkan segala potensi pemicu pemecah belah bangsa.
"Semangat bapak presiden memahami agama itu dalam konteks yang benar, karena benar agama itu hadir untuk memberikan kedamaian," tukasnya.
Ia menegaskan, tindakan radikal sama sekali tidak dikonotasikan terhadap ajaran agama sebagai bentuk kekerasan. Agama, kata dia, memandu manusia hidup dalam ketentraman, kedamaian, dan menyatukan seluruh manusia.
"Agama hadir untuk memberikan kasih sayang, agama hadir untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah kita," ujarnya.
Usulan Jokowi mengubah radikalisme menjadi manipulator agama disampaikan saat memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program dan kegiatan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/10).
Jokowi mengatakan perlu ada upaya serius untuk mencegah meluasnya aksi radikalisme.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu melempar wacana mengubah istilah radikalisme dengan manipulator agama. Jokowi menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengkoordinasikan hal ini.
"Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa salah satu fokus pemerintahannya lima tahun kedepan adalah pemberantasan radikalisme dan intoleransi. Dia ingin kedua hal ini dilakukan secara konkret.
"Terkait Menteri Agama, (pertama) sejarah juga telah ada menteri agama dari TNI. Kedua, kita ingin yang berkaitan dengan radikalisme, yang berkaitan intoleransi itu betul-betul secara konkret bisa dilakukan oleh Kementerian Agama," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 23 Oktober 2019.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gencarkan Narasi Damai, Perbedaan Jangan Dianggap Permusuhan
Narasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPerangi Radikalisme dan Terorisme dengan Moderasi Beragama
Di tengah upaya membumikan toleransi pada keberagaman, kelompok radikal melakukan framing terhadap moderasi beragama.
Baca SelengkapnyaJadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jangan Termakan Hasutan Kelompok Intoleran Jelang Nataru
Jangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca SelengkapnyaPerempuan Harus Waspadai Doktrin Sesat Kelompok Radikal Intorelan
Musdah menyayangkan jika masih banyak perempuan terjebak doktrin mengharuskan mereka tunduk dan patuh tanpa memiliki hak bertanya atau menolak.
Baca SelengkapnyaMenag Singgung Perbedaan Awal Ramadan 2024: Yang Beda Tak Perlu Dipersalahkan
Menag Singgung Perbedaan Awal Ramadan 2024: Yang Beda Tak Perlu Dipersalahkan
Baca SelengkapnyaPerbedaan Pilihan Jangan Timbulkan Perpecahan Pasca-Pemilu, Perkuat Kembali Persaudaraan
Perbedaan pilihan saat Pemilu lalu seharusnya bisa disikapi dengan bijak. Sudah saatnya semua pihak ikut menjaga situasi tetap tenang terlebih di bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Cak Imin Minta Doa ke Relawan
Cak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaWapres Ma’ruf Harap Pemerintah Perhatikan Kritikan Akademisi Jelang Pemilu 2024
Pernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.
Baca Selengkapnya