Merdeka.com - Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan kembali membuat surat edaran (SE) yang ditujukan kepada sekolah TK, PAUD, SD dan SMP yang ada di Kota Bengkulu. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada sekolah swasta maupun negeri. SE ini masih terkait dengan kondisi pandemi Covid-19

SE nomor 420/773/L.D.DIK/2020 yang ditandatangani tanggal 29 Mei itu ada beberapa point instruksi wali kota yang harus dipatuhi oleh kepala TK/PAUD, SD dan SMP yakni tentang keringanan iuran biaya komite dan biaya lainnya bagi peserta didik.

"Menanggapi masukan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat serta memperhatikan perkembangan dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang sampai sekarang masih mewabah di tengah masyarakat maka saya menginstruksikan kepada seluruh kepala TK, PAUD, SD dan SMP," ujar Helmi.

Instruksinya, khusus untuk sekolah swasta, pembayaran iuran komite agar diberikan keringanan 50 persen dari total jumlah keseluruhan. Ketentuan keringanan yang dimaksud dilakukan selama 6 bulan terhitung April sampai September.

Sedangkan untuk satuan pendidikan negeri baik TK, PAUD, SD dan SMP dilarang melakukan pemungutan biaya sekolah dalam bentuk apa pun alias nol persen (0 %).

Bila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka Pemerintah Kota Bengkulu memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi izin operasional penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan bagi sekolah swasta dan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah pada satuan pendidikan sekolah negeri.

Sebagai bentuk transparansi dan kontrol, Wali Kota juga menyertakan nomor WA miliknya yakni 0811737646 dan nomor WA Wakil Wali Kota Dedy Wahyudi (0811737766). Bagi warga Kota Bengkulu yang masih dibebani uang sekolah bisa mengadukan ke nomor tersebut.

Bagaimana jika sekolah bandel? "Khusus untuk sekolah swasta/yayasan, akan ditinjau ulang izin operasinya. Bagi kepala sekolah negeri yang melanggar akan dievaluasi," tutup Helmi.