Wakil Ketua Komisi I DPR: KPI Tidak Perlu Terburu-buru Mengesahkan Revisi P3SPS

Jumat, 12 November 2021 08:58 Reporter : Merdeka
Wakil Ketua Komisi I DPR: KPI Tidak Perlu Terburu-buru Mengesahkan Revisi P3SPS Abdul Kharis Almasyhari. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari minta agar KPI segera menyerahkan draf revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada pihaknya. Ini sebagaimana dijanjikan Ketua KPI dengan mempertimbangkan masukan para pemangku kepentingan penyiaran terutama asosiasi penyiaran televisi dan radio.

"Karenanya KPI tidak perlu terburu buru mengesahkan revisi P3SPS. Dan prosesnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" katanya saat memberikan sambutan pembukaan Rakornas KPI 2021, Kamis (11/11).

"Kami tunggu KPI menyerahkan draf P3SPS sebagaimana di janjikan oleh KPI ke Komisi 1 DPR. Biar kami bisa memberi masukan sebelum disyahkan” lanjut Abdul.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada yang lebih penting lagi yang harus jadi perhatian yaitu melahirkan regulasi untuk media baru seperti Over The Top (OTT). Sehingga tercipta level of playing field yang fair dengan media arus utama seperti televisi dan radio.

"Setelah UU Cipta Kerja di sahkan, masih ada yang harus di lanjutkan seperti revisi UU 32/2002 tentang Penyiaran" tegasnya.

Sebelumnya, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2021 yang digelar di Bekasi, Jawa Barat diwarnai dengan pro kontra pengesahan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). KPID yang merupakan peserta rakornas berbeda pendapat mengenai perlunya disahkan P3SPS.

Ketua KPID DKI Jakarta, Kawiyan mengatakan, sebaiknya P3SPS tidak disahkan dalam Rakornas 2021. Alasannya, saat ini masih terdapat pro kontra yang sangat tajam mengenai pengesahan.

“Jadi perlu waktu lagi untuk terus melakukan revisi dengan melibatkan para pihak secara luas dan komprehensif. Termasuk minta masukan dari DPR RI dan kalangan industri secara menyeluruh,” katanya dalam keterangannya, Kamis (11/11).

Terkait dengan adanya penolakan dari kalangan asosiasi industri penyiaran, dia menambahkan, juga harus diperhatikan. Apalagi sasaran yang menjadi objek dari P3SPS adalah konten-konten siaran yang dibuat oleh industri yang.

“Jadi lebih bijak kalau pengesahan P3SPS menunggu saat yang tepat setelah semua prosedur diikuti. Saya yakin proses revisi yang sudah berjalan saat ini tidak akan sia-sia dan akan disempurnakan pada tahap-tahap berikutnya,” tutup Kawiyan.

[fik]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. KPI
  3. DPR
  4. Komisi I DPR
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini