Usul pesawat presiden dijual, Maruarar disentil TB Hasanuddin

Merdeka.com - Pernyataan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait agar Jokowi menjual pesawat kepresidenan untuk efisiensi anggaran menuai polemik. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai usulan penjualan pesawat kepresidenan tersebut tidak beralasan.

"Usulan menjual pesawat kepresidenan tidak beralasan dikarenakan logika politis dan keamanan tidak menjadi pertimbangan," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (3/9).

TB Hasanuddin yang juga Penasihat Pusat Kajian Trisakti itu mengungkapkan, ada 4 alasan bahwa solusi efisiensi dengan menjual pesawat kepresidenan akan menjadi pincang.

Pertama, jelas dia, menjual pesawat bekas berbeda harganya dengan pesawat baru dan tidak sebanding dengan harga pembeliannya. Kedua, pesawat kepresidenan ini dilengkapi segala perangkat teknologi yang berbeda dengan lainnya yang khusus diterapkan bagi perlindungan dan keamanan presiden.

Kemudian yang ketiga, kata dia, secara politis pembelian pesawat kepresidenan sudah disetujui oleh parlemen dan panitia anggaran termasuk PDIP dan tidak ada walk out atas pembelian tersebut.

Keempat, alasan membeli pesawat untuk penghematan karena selama ini biaya carter pesawat cukup besar karena sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan penyewaan carter. "Aneh jika ada pernyataan menggunakan pesawat kepresidenan dianggap foya-foya. Selama saya interaksi dengan Jokowi tidak pernah tercermin pola hidup foya-foya beliau. Dia pribadi yang sederhana tapi apa yang sudah ada harus digunakan dengan baik dan efektif," jelas TB Hasanuddin.

"Dia tidak merasa besar atau merasa rendah dengan naik Kijang atau Alphard. Mungkin lebih sering pejabat naik Alphard dibanding Jokowi," imbuhnya.

Politikus PDIP itu menegaskan, penjualan pesawat kepresidenan sangatlah tidak mendesak. Justru dengan menggunakan pesawat kepresidenan tersebut, anggaran negara dapat dihemat.

"Efisiensi itu juga melihat faktor urgensi dan utilitasnya. Kita menunggu gebrakan dan ide-ide Bung Ara untuk Jokowi-JK bagaimana solusi menghadapi mafia anggaran dan pajak yang secara jelas menggerogoti pemasukan dan pengeluaran APBN," tegas TB Hasanuddin.

"Jika hanya logika efisiensi semata yang dipakai sekalian saja usulkan atas nama efisiensi maka tank dan peralatan perang dijual juga semua dengan alasan toh kita tidak sedang perang," tandasnya.