Usai SKTM Dihapus, Ganjar Sebut Sistem Zonasi Sekolah Rawan Kecurangan

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019-2020 setelah penghapusan sistem Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus diawasi ketat. Sebab dimungkinkan bisa terjadi modus baru, para orang tua berusaha memindahkan alamat ke dalam zona sekolah yang hendak diincar.

"Jadi harus diperketat pengawasannya, mulai dari forum OSIS hingga tokoh masyarakat. Bisa jadi Kartu Keluarga (KK) asli tapi palsu, bisa diajukan pindah alamat sesuai zona sekolah yang diincar, jadi ada kekhawatiran akan terjadi mempermainkan sistem zonasi yang telah ditetapkan," kata Ganjar Pranowo dalam tembug PPDB Online SMA/SMK Negeri Provinsi Jateng di Wisma Perdamaian, Rabu (16/1).

Ganjar menyebut bahwa selama ini sudah banyak terjadi, orang tua siswa yang diketahui punya KK ganda dengan tujuan mengejar sekolah favorit.

Lihat Ganjar Pranowo di Liputan6.com

Dia menyebut hal tersebut merupakan akal-akalan para wali murid yang harus diantisipasi. Untuk itu, pihaknya akan membuat sejumlah regulasi yang akan mengatur mekanisme tersebut secara ketat.

"Regulasi nanti kami buat, dan gencar melakukan sosialisasi," terangnya.

Sistem zonasi sekolah, kata Ganjar, otomatis akan membatasi wilayah pada kelurahan dan desa. Sebanyak 90 persen siswa harus berasal dari wilayah terdekat dari sekolah. Sisanya, 5 persen dari jalur prestasi dan 5 persen lagi dari jalur pindah.

Terkait sistem zonasi, itu nantinya akan dibahas lebih lanjut untuk mengantisipasi adanya praktik kecurangan. "Semua harus masuk akal, nanti akan ada aturan batasan waktunya (jika ada yang pindah KK), makanya jangan sampai kemudian ditarik mundur dan sebagainya. Jangan sampai. Ketika ada rekayasa, maka akan kami tegur sejak awal bahwa nanti anaknya tidak bisa lolos saat verifikasi," ungkapnya.