Merdeka.com - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengaku ironis melihat partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mendukung upaya penegakan pemberantasan korupsi. Terlebih setelah partai pendukung Joko Widodo yakni PDIP meminta KPK dibekukan.

"Sangat ironis ketika Pak Jokowi sedang gencar-gencarnya bangun infrastruktur. Artinya Pak Jokowi membutuhkan KPK di situ untuk menjamin uang negara kalau ada mencuri ada yang nangkap asa efek jera penyelamatan uang rakyat. Ini justru partai-partai pendukung pemerintah mempersulit," kata Tsamara, di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/9).

Menurut Tsamara, dorongan baik dari partai pendukung ataupun masyarakat terkait adanya KPK sangatlah penting. Karena presiden harus memilih mengikuti keinginan masyarakat ataupun partai pemerintahan.

"Jadi perlu kita sayangkan dan bagi saya bola panas (dorongan masyarakat dan parpol terkait KPK) ini akan mengarah Pak Jokowi. Bola panas ini diberikan partai pendukung pemerintah ke Pak Jokowi sendiri," ujarnya.

"Pak Presiden kan figur antikorupsi. Nah ketika bola panas diberikan presiden, presiden harus memilih apakah mengikuti kemauan publik atau parpol pendukung pemerintah," ungkapnya.

Menurut mahasiswi Universitas Paramadina ini, Jokowi tidak mempunyai maksud untuk melemahkan apalagi membubarkan KPK. Dia hanya menyayangkan upaya mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang justru dipersulit oleh partai pendukungnya.

"Saya percaya pak presiden tidak mungkin punya keinginan membubarkan KPK tidak mungkin punya keinginan melemahkan KPK tapi yang perlu kita soroti parpol pendukung pemerintah jelas memberikan Presiden yang mereka usung mereka dukung posisi yang sulit," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa sebaiknya diberhentikan sementara dan kewenangan memberantas korupsi dikembalikan pada kepolisian. Ucapan dari Henry tersebut langsung dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya hari sabtu (9/9)kemarin.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang dipersiapkan Partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," jelas Hasto di Jakarta, Sabtu (9/9).