Todung Mulya Lubis sebut pemecatan 3 kader Golkar cacat hukum
Merdeka.com - Tiga Politisi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Poempida Hidayatulloh dan Nusron Wahid yang dipecat lantaran tidak mengikuti peraturan partainya, menuai reaksi protes. Melalui pengacaranya, Todung Mulya Lubis menilai pemecatan ketiga kader Golkar tersebut cacat hukum.
"Kami menyimpulkan pemberhentian yang dilakukan DPP Golkar itu mengandung cacat hukum, melanggar secara formil dalam keadaan peraturan Golkar dan konsekuensinya itu tidak kuat hukum. Pemberhentian ini tidak sah dan tidak memiliki hukum," ujar Todung kepada wartawan di Kantornya, Equity Tower lantai 12 Sudirman Central Business District Jalan Sudirman Kav 52-53, Jakarta, Kamis (26/6).
Dia menjelaskan, sebelum melakukan pemecatan ini seharusnya partai memberikan surat peringatan satu dan dua terlebih dahulu. Namun kenyataanya, kata dia, partai tidak melakukan aturan AD/ART.
"Tidak ada pemberhentian yang semena-mena tanpa proses. Kalau semena-mena seperti ini tidak usah ada partai politik. Yang terjadi ini kan otoriter terhadap anggotanya yang setia kepada partai," ucap dia.
Kendati demikian, Todung mempertanyakan kepada sikap partai yang tidak melakukan peneguran kader Golkar lain yang secara terang mendukung capres-cawapres Jokowi-JK.
"Kenapa yang lain tidak mendapatkan teguran? Ini sikap diskirminasi sangat otoriter. Kami akan mengirimkan surat untuk menolak pemecatan karena cacat hukum," tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, tiga kader Golkar yang dipecat karena mendukung Jokowi - JK sebagai capres dan cawapres 2014. Padahal Partai Golkar sendiri sudah memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung pemenangan Prabowo - Hatta.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut Golkar masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024.
Baca SelengkapnyaCawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Padahal, RUU Masyarakat Adat sudah dibahas selama 15 tahun terakhir
Baca SelengkapnyaApalagi suara Golkar naik signifikan pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPenunjukan tersebut setalah Golkar mengumpulkan 1.064 kadernya.
Baca SelengkapnyaAirlangga dinilai berhasil dengan membawa Golkar berada di urutan kedua pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menyediakan 20 unit bus dengan kapasitas penumpang sekitar 40-50 orang per bus
Baca Selengkapnya