Tjahjo beberkan pertemuan dengan DPR terkait pembatalan Budi Gunawan
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan hasil pertemuannya dengan DPR terkait pembatalan pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Dalam pertemuan itu, Tjahjo mengaku mendampingi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, karena Menkum HAM Yasonna Laoly sedang kunjungan kerja ke luar kota.
"Tadi kami hanya mendampingi bersama-sama dengan Pak Menko Polhukam, berdua, diterima ketua dan wakil ketua," ujar Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4).
Tjahjo menanyakan kepada pimpinan DPR apakah cukup penjelasan pembatalan pelantikan Budi diwakili oleh menteri. Namun, kata Tjahjo, DPR tetap ingin meminta penjelasan langsung dari presiden terkait hal itu.
"Tadi DPR mintanya kalau bisa presiden. Tadi kan kita datang ke sana, apa gak cukup diwakili menko, mendagri, sekneg. Tapi DPR minta kunjungan gantianlah, kan sifatnya informal," ujar Tjahjo.
Atas hal itu, Tjahjo akan melaporkan kepada presiden dalam rapat terbatas siang ini. "Nanti siang ini menko laporan ke presiden apakah besok, apakah Senin. Pertemuan informal, gantian, pertemuannya mungkin di DPR," ujarnya.
Tjahjo akan menyesuaikan jadwal Presiden kapan waktu yang tepat untuk pertemuan itu. "Mencari waktu yang tepat bapak presiden mau melakukan pertemuan informal dengan pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi," ujarnya.
Selain itu, kata Tjahjo, DPR menyampaikan agenda yang ingin dibahas dengan pemerintahan salah satunya postur APBN dan Pansel kPK.
"Agenda (pembahasan) cukup banyak tadi yang diminta oleh DPR. Minta penjelasan mengenai postur APBN, APBNP. Karena kaitan dengan kurs rupiah yang cukup tinggi, dengan kenaikan BBM dengan mekanisme yang ada. Kemudian mengenai pansel KPK dengan perppu yang dikeluarkan presiden," ujar Tjahjo.
"Kemudian usul Pak menko revisi UU teroris, karena penting sekali karena menyangkut Islamic State yang cukup meresahkan di negara. Ini harus segera diantisipasi, akan ada payung hukum yang cukup kuat," ujarnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaGanjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaProses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.
Baca SelengkapnyaTerkait penambahan jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga akan diputuskan jika Jokowi setuju.
Baca Selengkapnya