Tingkat Kerawanan Pemilu di Jabar Masuk Kategori Tinggi

Jumat, 3 Februari 2023 04:30 Reporter : Aksara Bebey
Tingkat Kerawanan Pemilu di Jabar Masuk Kategori Tinggi Wajib kenakan sarung tangan saat pencoblosan suara. ©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Indeks kerawanan pemilu (IKP) di Jawa Barat masuk dalam kategori tinggi. Potensinya diprediksi meningkat pada kontestasi politik tahun 2024 mendatang.

IKP Jawa Barat berada di urutan keempat. Urutan pertama ditempati oleh DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan kelima adalah Kalimantan Timur.

Terdapat empat dimensi yang menjadi tolok ukur tingkat kerawanan tersebut. Yakni, konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.

“Jawa Barat ini urutan keempat. Urutan itu ternyata dilihat dari kontestasi. Potensinya soal kerawanan hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (P2M) Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi, Kamis (2/2).

“Hak dipilih ini menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu sara. Kemudian, dari sisi kampanye adalah informasi hoaks, black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri lalu soal money politik,” tambahnya.

2 dari 2 halaman

Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Jawa Barat menyatakan sudah menyiapkan antisipasi agar tingkat kerawanan bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah bekerjasama dengan Kominfo dan perusahaan media sosial.

Kerjasama itu dilakukan untuk menarik unggahan dari akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu sara atau politik identitas.

“Secara umum kalau di Jawa Barat, yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Trennya ini banyak yang memprediksi dan kami sendiri berupaya mengantisipasi dari analisis yang sudah muncul bahwa tingkat kerawanan jauh lebih tinggi dibanding 2019,” terang Zaki.

Dinamika kontestasi politik lebih tinggi terutama soal konsekuensi keberlimpahan pengguna media sosial, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partisipasi publik memberikan sikap dan tanggapan.

“Yang penting diantisipasi, pertama akan melakukan upaya take down, kerjasama dengan kominfo dan (perusahaan) platform medsos yang ada. Kedua penguatan literasi masyarakat. Terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan lainnya,” terangnya.

“yang ini bagi kita bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoaks dan blackcampaign sendiri. Kami juga sedang membentuk tim khusus, termasuk bekerjasama dengan pemuka atau organisasi agama,” pungkas Zaki. [fik]

Baca juga:
NasDem Pastikan Koalisi Perubahan Solid
NasDem soal Manuver dengan Golkar: Kita Tidak Sideback ke Zaman Kegelapan
Tawa Lepas dan Akrabnya Anies-AHY bersama Koalisi Perubahan di Markas Demokrat
Gabung Golkar, Ridwan Kamil Mengaku Tak Berambisi jadi Capres Maupun Cawapres
Kejutan PKS, Demokrat dan NasDem untuk Indonesia Pekan Depan
NasDem Ceritakan Isi Pertemuan dengan Golkar ke AHY: Saling Berbagi agar Solid

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini