Terombang-ambing 8 hari di laut, nelayan Aceh terdampar di Thailand

Merdeka.com - Setelah terombang-ambing selama 8 hari di tengah laut, empat nelayan asal Aceh terdampar di perairan Phang Nga, Thailand, Kamis (23/8). Mereka terombang-ambing lantaran mesin kapal motor yang ditumpangi rusak akibat cuaca buruk.

Sekretaris Panglima Laot Aceh, Miftah Cut Adek membenarkan ada nelayan Aceh yang terdampar di Thailand. Ia mengaku mendapat kabar langsung dari nahkoda KM Nelayan 2016/347 atas nama Arifin.

"Pada 24 Agustus 2018 Panglima Laot Aceh mendapatkan berita tentang ada nelayan Aceh dari Pelabuhan Lampulo terdampar di Perairan Phang Nga Thailand," katanya di Banda Aceh, Selasa (28/8).

Miftah menceritakan, peristiwa ini bermula ketika mereka melaut pada Selasa (14/8) lalu dari Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh. Keempat nelayan ini membawa pancing tuna, namun tiba-tiba mesin kapal mati karena kerusakan baterai.

Kapal ini sempat terombang-ambing selama beberapa jam. Lalu mereka bertemu dengan nelayan dari India. Setelah dibantu mengecas baterai, kapal tersebut kembali hidup. Keesokan harinya, saat hendak pulang kembali ke Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, kapal tersebut kembali dihempas ombak besar sehingga mengalami kerusakan parah.

"Kapal KM Nelayan mengalami kerusakan patah as kipas (kumudo) dan tidak bisa diperbaiki lagi, akibatnya mulai tanggal 16 Agustus 2018 kapal tidak bisa jalan lagi dan terkatung di laut selama 8 hari," jelas Miftah.

Kapal yang dinahkodai Arifin (35) warga Simeulue bersama 3 ABK yakni Muhammad (31) warga, Pidie, serta Dedi Surianto (37) dan Dendi R (30) keduanya warga Abdya kemudian berlayar mengikuti arah angin. Sehingga mereka terdampar ke wilayah Pulau Sembilan Phang Nga, Thailand, Kamis (23/8).

"Para nelayan kemudian mendapat pertolongan dari nelayan lokal dan ditarik ke darat. Sampai saat ini nelayan masih di kapal dalam keadaan aman dan sehat," jelasnya.

Dia menambahkan, Panglima Laot Aceh saat ini sedang berupaya untuk memulangkan keempat nelayan tersebut. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Bakamla RI, ALRI, Polair Aceh, SAR dan pihak lainnya.