Terkait protes wadah pegawai, Ketua KPK sebut rotasi di internal sangat alamiah

Merdeka.com - Rotasi jabatan terhadap 14 pegawai internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menuai protes. Ketua KPK, Agus Rahardjo, menilai rotasi dalam lingkup kerja adalah hal yang biasa.

"Karena kan yang namanya rotasi itu sangat alamiah, mestinya dua tahun sekali dilakukan rotasi," ujar Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).

Menurut Agus, dari 14 orang tersebut ada yang sudah bekerja selama delapan tahun namun masih berada di posisi yang sama. Maka dari itu, Agus memutuskan untuk merotasi pegawai di lembaganya.

"Sudahlah orang-orang ini mungkin kerjanya tidak seperti yang kita harapkan, oleh karena itu dilakukan rotasi supaya aturan itu nanti cepat dimunculkan," kata Agus.

Agus malah merasa heran dengan protes yang dilayangkan WP KPK. Agus menegaskan proses rotasi jabatan sudah transparan.

"Kamu kalau ada menteri yang mau angkat eselon satu atau eselon dua pernah nanya enggak (ke pegawai lain). Saya tanya kamu. Direktur lama pindah posisi saja. Sama-sama direktur. Apa salahnya," kata Agus.

Sebelumnya, WP KPK mempersoalkan rotasi jabatan yang terjadi di internal KPK. WP menilai proses mutasi dan rotasi jabatan dilakukan tidak transparan.

‎"Menjadi persoalan ketika proses mutasi dan rotasi dilakukan tanpa adanya kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak independensi KPK," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan resminya, Rabu (15/8/2018).

Yudi meminta‎, proses rotasi dan mutasi harus dilakukan dengan tata cara dan aturan main yang jelas. Menurut Yudi, tak adanya transparansi disebut menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

"Itulah yang mendasari pemikiran bahwa persoalan rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan," kata dia.

Oleh karena itu, wadah pegawai meminta agar pimpinan KPK menghentikan proses mutasi atau rotasi jabatan struktural di internalnya. Sebab, proses rotasi dan mutasi jabatan yang ada saat ini tidak memenuhi unsur keterbukaan.

"Hentikan proses mutasi atau rotasi struktural sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria dan tahapan yang jelas," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6.com