Terima Suap dan Gratifikasi Total Rp13 M, Nurdin Abdullah Didakwa Pasal Berlapis

Merdeka.com - Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, dan Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Edy Rahmat, menjalani sidang perdana kasus suap dan gratifikasi secara hybrid di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (23/7). Dalam sidang tersebut, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat dikenakan dua dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), M Asri Irwan, mengatakan khusus dakwaan untuk Nurdin Abdullah pihaknya menerapkan pasal dengan dakwaan kumulatif. Hal tersebut, kata Irwan, karena perbuatan Nurdin Abdullah bukan hanya satu, tetapi ada dua sehingga diakumulasi.

"Dakwaan pertama suap yang berkaitan dengan OTT (operasi tangkap tangan) itu SGD 150 ribu plus Rp2,5 miliar. Dakwaan kedua atau kumulatif, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi kurang lebih Rp6 miliar plus SGD 200 ribu," bebernya.

Jika ditotal, kata Asri, Nurdin Abdullah menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp13 miliar. Asri merinci Nurdin Abdullah menerima suap sebesar Rp2,5 miliar dan SGD 150 ribu berasal dari terdakwa Agung Sucipto dan Harry Syamsuddin.

"Yang kedua mengenai gratifikasi itu, Nurdin Abdullah sebagai penyelenggara negara menerima pemberian-pemberian lain dari sejumlah kontraktor di Sulsel," bebernya.

Dalam persidangan, Asri menyebut sejumlah kontrak yang memberikan gratifikasi kepada Nurdin Abdullah seperti H Momo, Ferry Tanriadi, Petrus Yalim, Robert Wijoyo, dan beberapa kontraktor lainnya. Sementara terkait Edy Rahmat, Asri menyebut sebagai manifestasi Nurdin Abdullah.

"Pak Edy Rahmat itu perkara di OTT sebagai manifestasi daripada Nurdin Abdullah. Jadi penerimaan itu melalui Edy yang akan menyampaikan Nurdin Abdullah," ucapnya.

Asri menyebut, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Edy lebih aktif menghubungi sejumlah kontraktor untuk diminta memberikan hadiah kepada Nurdin Abdullah.

Dalam perkara ini, Nurdin Abdullah didakwa Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara dakwaan kedua, Nurdin Abdullah terancam pidana dalam Pasal 12 b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

"Minimal 4 tahun penjara. Jadi karena ada (pasal) 12b itu gratifikasi juga minimal 4 tahun (penjara)," ucapnya.

Sementara salah satu penasihat hukum Nurdin Abdullah, Irwan, mengatakan terkait dakwaan disampaikan JPU KPK, pihaknya menilai masih butuh pembuktian. Untuk itu, pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan.

"Dakwaan itu kan dugaan-dugaan yang dialamatkan untuk terdakwa dan butuh pembuktian pada prosesnya nanti. Biar fakta persidangan yang membuktikan dakwaan ini apakah benar atau tidak," ucapnya.