Terbukti Suap Petugas Pemilu, Anggota DPRD Inhu Divonis 2 Bulan Penjara

Rabu, 3 Juli 2019 21:04 Reporter : Abdullah Sani
Terbukti Suap Petugas Pemilu, Anggota DPRD Inhu Divonis 2 Bulan Penjara ilustrasi korupsi. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Seorang anggota DPRD Indragiri Hulu yang maju kembali sebagai Calon Legisltaif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbukti memberi suap kepada petugas Pemilu. Politikus bernama Doni Rinaldi tersebut divonis dua bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Indragiri Hulu.

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Rabu (3/7). Rusidi menyebutkan, selain penjara dua bulan, Doni juga diwajibkan membayar denda Rp8 juta subsider 1 bulan. Amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim, Darma Indo Damanik, Selasa (2/7) sore hingga malam hari.

"Doni Rinaldi merupakan Caleg DPRD Dapil 1 Kabupaten Inhu. Saat siding saya utus anggota untuk memantau prosesnya. Dan ternyata, hakim menjatuhkan vonis dua bulan penjara terhadap terdakwa Doni," kata Rusidi kepada merdeka.com.

Usai divonis, Doni menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding atau tidak. Begitu juga dengan jaksa. Saat ini Doni dinyatakan kalah dalam perhelatan Pileg 2019 karena suaranya tidak mencukupi.

Kasus ini terungkap berawal dari laporan salah satu caleg yang melihat adanya perbedaan antara Form C1 dengan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan dalam bentuk From DAA1. Itu terjadi di beberapa TPS di 13 Desa se Kecamatan Rengat Kabupaten Inhu.

"Awalnya pelapor hanya melaporkan 2 orang penyelenggara saja yaitu Ketua PPK Kecamatan Rengat Randa Ronaldo, dan anggota nya Muhammad Ridwan. Namun berdasarkan hasil pengembangan oleh tim verifikasi dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Inhu, didapatkan dua terduga lainnya yaitu Ketua Panwaslu Kecamatan Rengat atas nama Masnur, dan anggota Bawaslu Kabupaten Inhu Sovia Warman," ucap Rusidi.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Sentra Gakkumdu dengan nomor register laporan 07/LP/PL/Kab/04.05/IV201929/04/2019 tanggal 29 April 2019, meneruskan permasalahan ini kepada kepolisian dan kejaksaan dengan nomor register kepolisian LP/63/V/2019/RES tanggal 18 Mei 2019.

Dari pemeriksaan Polres Inhu, Doni secara sadar dan sengaja meminta kepada Ketua PPK Rengat untuk menaikkan atau menambah perolehan suara miliknya karena kalah dengan Caleg lainnya. Doni memberikan uang sebesar Rp29 juta kepada PPK dan orang-orang yang membantu untuk menambahkan perolehan suara miliknya.

Bahkan, Doni menjanjikan kepada PPK, Panwaslu Kecamatan Rengat, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Inhu dengan iming-iming Rp5 juta perbulan, apabila Doni sudah dilantik kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Inhu.

"Dalam putusan hakim, 5 terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 532 jo 551 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena telah melakukan penggelembungan suara milik salah satu peserta Pemilu termasuk Caleg pada Pemilu tahun 2019," jelas Rusidi.

Kelima orang terdakwa ini, divonis majelis dengan masing-masing hukuman dua dan empat bulan penjara dengan denda Rp8 juta subsider 1 bulan.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu Sovia Warman divonis 4 bulan penjara serta dengan denda 8 Juta Rupiah subsider 1 Bulan oleh Pengadilan Negeri Rengat, Selasa (2/7).

Sidang putusan enam terdakwa penggelembungan suara yang melibatkan penyelenggara pemilu di Kabupaten Inhu itu dibacakan Darma Indo Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi 2 hakim anggota, Imanuel MP Sirait, dan Debora Manulang dalam sidang pembacaan putusan.

Dalam kasus ini, enam terdakwa masing-masing Randa Ronaldo Ketua PPK Rengat, Muhammad Ridwan Anggota PPK Rengat, Masnur Ketua Panwaslu Kecamatan Rengat, Tabroni warga kecamatan Pasir Penyu, Sovia Warman Anggota Bawaslu Kabupaten Inhu, dan Doni Rinaldi Caleg DPRD Dapil 1 Inhu dari partai PPP.

Sidang ini juga dihadiri anggota Bawaslu Riau divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi, Hasan, serta Ketua Bawaslu, dan anggota Bawaslu Kabupaten Inhu serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Inhu.

"Terdakwa Sovia dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 532 jo 551 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sovia didakwa ikut serta dalam penggelembungan suara milik Doni Rinaldi naik sebanyak 130 suara," kata Darma.

Setelah pembacaan putusan, kuasa hukum Sovia, Dodi Fernando, mengatakan pikir-pikir untuk melakukan banding atau tidak kepada Ketua Majelis hakim.

Sementara itu, untuk 2 orang terdakwa lainnya Randa dan Masnur divonis penjara 2 bulan penjara dengan denda Rp8 juta dan subsider 1 bulan, keduanya menyatakan terima atas putusan itu. Sedangkan Ridwan, juga divonis 2 bulan penjara, dan menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

Satu terdakwa lainnya, dengan perkara yang berbeda, yaitu Tobroni. Warga yang menjadi orang suruhan salah satu Caleg ini terbukti melakukan politik uang saat 'Hari Tenang' berlangsung menjelang pencoblosan. Dia divonis hukuman 1 bulan penjara dan denda Rp5 juta, subsidaer 1 bulan. Tobroni menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini