Temui fraksi PDIP, korban First Travel desak Jokowi bentuk TGPF
Merdeka.com - Calon jemaah korban penipuan kasus First Travel melakukan rapat dengar pendapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4). Dalam rapat tersebut mereka meminta ada PDIP menyamlaikan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Sebagai partai pengusung presiden tolong dong dibantu kami, minta dibikinin TGPF," kata Kuasa Hukum korban First Travel Riesqi Rahmadiansyah di Lokasi, Senin (2/4).
Menurut Riesqi, selama ini para korban First Travel sudah berulang kali meminta bantuan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Namun, hingga kini belum belum juga mendapatkan titik terang.
Pembentukan TGPF ini, kata dia, sebaiknya melibatkan para korban. Sebab, nantinya akan berguna untuk membuka beberapa fakta yang tidak bisa di buka oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
"Kalau umpamanya Anniesa itu mungkin akan sulit cerita ke pihak pengadilan, atau kepolisian atau kejaksaan. Tapi kalau kita yang menanyakan langsung itu bisa. Kita juga di TGPF ini unsurnya mungkin ada kepolisian, ada kejaksaaan, kita juga dilibatkan," ungkapnya.
Sedangkan, dari Fraksi PDIP yang diwakili oleh Diah Pitaloka dan Alfia Reziani mengatakan akan menyampaikan amanah para Jemaah pada Presiden. Diah pun berharap Presiden bisa memberikan perhatian secara langsung terhadap kasus ini.
"Karena ini sudah mulai mengerucut pada kasuistik tapi untuk kami Fraksi PDIP ini amanah suka enggak suka harus kita sampaikan pada presiden dan saya yakin Pak Presiden akan bisa membuka kom mengenai hal ini. entah melalui staf menteri syukur-syukur bisa beliau sendiri," ucapnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMaruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca Selengkapnya