Tambang ilegal di hutan raya Samarinda, pemodal dan penadah ditangkap

Sabtu, 20 Oktober 2018 21:03 Reporter : Saud Rosadi
Tambang ilegal di hutan raya Samarinda, pemodal dan penadah ditangkap Alat berat tambang ilegal di kawasan Tahura. ©2018 Foto: KLHK

Merdeka.com - Aparat gabungan SPORC KLHK Wilayah II Samarinda, Polda Kaltim, Polda Metro Jaya serta Polda Sulawesi Selatan, menangkap 2 pemodal dan penadah batubara ilegal, di dalam kawasan taman hutan raya (Tahura) Suharto, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Keduanya, SA (41) dan S (30), kini mendekam di penjara.

Keduanya, yang kini ditetapkan tersangka, ditangkap di lokasi berbeda. Masing-masing di salah satu hotel di Jakarta pada 8 Oktober 2018, dan di Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (17/10) lalu.

"Kedua tersangka, sekarang kita tahan di rutan (rumah tahanan) Polresta Samarinda," kata Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Subhan, dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (20/10).

Subhan menerangkan, penangkapan SA dan S, merupakan pengembangan kasus penggerebekan aktivitas tambang ilegal di dalam areal Tahura, 29 Setember 2018 lalu, dengan tersangka AS (64) asal Banjarmasin, dan MF (48) asal Balikpapan.

"Barang bukti merupakan pengembangan kasus sebelummya, berupa 2 unit ekskavator Komatsu PC 200 dan ekskavator Hitachi PC 200, yang sekarang kita amankan di kantor (Balai Gakkum LHK Kalimantan)," ujar Subhan.

Dijelaskan Subhan, keduanya ditangkap, setelah bersama kepolisian, melacak keberadaan keduanya, hingga akhirnya diketahui ada di Jakarta dan di Jeneponto. "Kedua orang aktor intelektual (aktivitas tambang batubara ilegal) itu, kita bawa ke Samarinda," tambah Subhan.

"Tim Balai Gakkum masih mengembangkan kasus ini, untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Ini sinergi antara kami, kepolsiain, POMDAM VI Mulawarman, dan juga Balai Pemantapan Kawasan Hutan di Samarinda," ungkap Subhan.

Penyidik KLHK menjerat kedua tersangka dengan Undang-undang No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, dan pidana denda maksimal Rp 10 miliar. [rhm]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini