Tak tepat sasaran, 55 ASN di Sampang terima bantuan pemerintah
Merdeka.com - Penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) di Sampang, Madura, Jawa Timur tak tepat sasaran. Dinas Sosial setempat menemukan sedikitnya 55 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab, terdata sebagai penerima PKH.
"Ke-55 orang ASN penerima program PKH itu kebanyakan guru, dan ada pula yang bekerja sebagai bidan," kata Kepala Bidang Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial Dinsos Sampang, Syamsul Hidayat kepada wartawan, Sabtu (2/9). Dikutip dari Antara.
Padahal sesuai Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan. Sesuai ketentuan itu, penerima bantuan PKH adalah warga miskin dan kurang mampu, bukan ASN.
"Mereka kami kumpulkan dan dijelaskan tentang program ini," ujar Syamsul.
ASN sesuai dengan ketentuan Kementerian Sosial tidak termasuk kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan program bantuan pemerintah, bahkan ASN dilarang menerima bantuan PKH.
"Yang jelas, ASN yang berjumlah sebanyak 55 orang ini nantinya akan dicoret dalam daftar penerima bantuan, dan kami telah meminta pemerintah pusat untuk merevisi data penerima bantuan tersebut," katanya menjelaskan.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kelelahan hingga Pingsan dan Dilarikan ke Rumah Sakit, Anggota KPPS di Garut Meninggal
Seorang lagi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia, Sabtu (17/2).
Baca SelengkapnyaBantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap, Pemerintah Buka Lowongan CPNS dan PPPK Sebanyak 1,2 Juta Formasi Bulan Ini
Total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKPK Ungkap Tiga ASN Kementerian ESDM Terima Gratifikasi, Nilai Ratusan Juta Rupiah
Ketiga orang tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Baca Selengkapnya5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru
SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaHeboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya