Tak Hanya Pembekalan, Pengantin Baru Juga akan Dapat Akses Kredit

Merdeka.com - Para calon pengantin akan mendapatkan pembekalan kesiapan menempuh rumah tangga yang merupakan penyempurnaan dari Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Tidak hanya itu, para pengantin baru yang belum memiliki pekerjaan juga mendapat kesempatan mengakses kredit guna memulai usaha. Mereka akan diikutsertakan dalam program kartu pra kerja yang akan segera digulirkan.

Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy sedang menyiapkan skema agar peserta pembekalan pranikah yang memerlukan keterampilan tambahan melalui program kartu pra kerja. Tujuannya agar memiliki pekerjaan yang dapat menopang ekonomi keluarga.

"Salah satu skema yang sedang dirancang Kemenko PMK adalah nanti pengantin baru yang ikut pembekalan pranikah, kalau ada yang memerlukan keterampilan tambahan, agar bisa mendapatkan pekerjaan maka itu pelatihannya dapat diambil dari kartu pra kerja," katanya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (30/11).

Program Kartu Prakerja

Dia juga meluruskan program kartu prakerja yang akan digulirkan di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bukan uang yang dibagi-bagikan kepada penganggur, seperti yang banyak dipahami.

Uang tersebut digulirkan sebagai pembiayaan pelatihan untuk kalangan yang belum memiliki pekerjaan atau korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang ingin mendapatkan lapangan pekerjaan baru.

Rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa nantinya program tersebut akan di bawak koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Sekarang sedang dirancang secara maraton oleh Kemenko Perekonomian. Presiden minta Maret kalau bisa sudah dilaunching," tegasnya.

Nanti program pra kerja tersebut akan diisi pelatihan dengan waktu bervariasi, sesuai kebutuhan materi yang diberikan. Materi berupa kursus singkat yang menunjang kemampuan usaha.

"Nantinya yang bergerak di bidang usaha, dalam rancangannya akan diarahkan yang bersangkutan mendapatkan akses pendanaan. Karena itu, dalam perancangan juga melibatkan Kementrian UMKM. Nanti dikaitkan dengan terutama KUR (kredit usaha rakyat) yang akan digalakkan," jelasnya.

Muhadjir Jelaskan Sertifikasi Sebelum Menikah

Menteri Muhadjir juga meluruskan tentang pembekalan jelang memasuki pernikahan yang sebelumnya banyak disebut sebagai sertifikasi. Pembekalan tersebut merupakan penyempurnaan dari Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang sudah dirintis oleh Kementerian Agama.

"Karena selama ini baru ditekankan pada aspek pembinaan keagamaan. Nanti akan dilengkapi oleh Kementerian lain mulai Perencanaan Berkeluarga dari BKKBN, Kesehatan Reproduksi dari Kementerian Kesehatan, kemudian hal-hal yang mengenai pelanggaran dalam keluarga seperti KDRT dan penelantaran nanti akan menjadi tanggung jawab Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian untuk urusan akses pendanaan oleh Kementerian UMKM, untuk mendapatkan kartu pra kerja nanti tanggung jawab Kemenaker. Jadi nanti lintas kementerian," jelasnya.

Muhadjir juga menyampaikan, Suscatin selama dikelola Kementerian Agama dinilai belum optimal. Karena setiap 2 juta pernikahan baru sekitar 150 ribu pasangan yang mengikuti pembekalan atau hanya 7 persen.

"Seharusnya semua diberi bekal. Negara wajib membekali, kalau pengantinnya sunah saja," tegasnya.

Sebagai contoh, seorang dokter mungkin tidak perlu mendapat pembekalan tentang kesehatan reproduksi, bahkan justru ikut membantu mensosialisasikan materi tersebut. Begitupun seorang ustaz mungkin tidak wajib ikut pembekalan keluarga sakinah, justru harus ikut membantu memberikan rahasia keluarga dan sebagainya.