Surat untuk Kapolda Metro Jaya dan Asa Keluarga Menanti Farhan Pulang Usai Hilang Demo di Jakarta

Satu bulan lebih sudah Muhammad Farhan Hamid (23) tak ada kabar. Dia terakhir terlihat di tengah kericuhan demo akhir Agustus 2025 lalu. Keluarga hingga kini masih menunggu Farhan.

Kakak Farhan, Imrony mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (1/10). Dia tak sendiri, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ikut mendampingi.

Farhan sejatinya tak punya rekam jejak aktivis. Menurut keluarga, Farhan hanya ikut-ikutan ke Kwitang, Jakarta Pusat. Berangkat berdua dengan temannya, mereka sempat bertahan hingga sore.

Saat situasi tak terkendali, temannya memilih pulang. Farhan memilih bertahan. Sejak itulah Farhan hilang tanpa jejak.

"Sebulan lebih 2 hari tidak ada kabar," kata Farhan di Polda Metro Jaya, Rabu (1/10).

Beberapa saksi mata sempat melihat keberadaan Farhan. Ada yang menyebut Farhan lari ke arah ambulans untuk mendapat oksigen. Ada pula yang melihatnya di pos medis. Terakhir, saksi mengatakan Farhan digotong dua pengemudi ojek online menuju RSPAD, karena kakinya terluka.

Keluarga sudah mencari ke kantor polisi, juga bertanya ke kerabat. Termasuk, mendatangi RSPAD, namun hasilnya nihil. Nama Farhan tak ditemukan dalam daftar pasien.

"Pas dapat info itu saya datang langsung ke sana dan ternyata nggak ada," ucap dia.

Sementara itu, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menambahkan, kedatangannya untuk menyerahkan surat desakan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suheri.

"Jadi kami meminta kepolisian menindaklanjuti dengan serius tindakan-tindakan yang berkenaan dengan upaya pencarian terhadap Farhan dan juga Reno," ujar dia.

Menurut dia, hilangnya Farhan dan Reno bukan sekadar orang hilang biasa. Mereka menyebut ada dugaan 'penghilangan paksa' dalam konteks pengamanan unjuk rasa. Karena itu, selain ke Kapolda Metro Jaya, surat desakan juga dikirim ke Panglima TNI, Komnas HAM, LPSK, hingga Kemenko Polhukam.

"Lagi-lagi yang kami ingin ingatkan bahwa peristiwa penghilangan orang secara paksa ini tidak boleh lagi terjadi dalam konteks pengamanan unjuk rasa kedepannnya karena sekali lagi penghilangan orang secara paksa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Impunitas KontraS, Jane Rosalina mengatakan, pihaknya mendesak TNI maupun Polri membuka akses data lokasi penahanan, baik resmi maupun informal.

"Karena juga hari ini kami telah melihat ada beberapa upaya yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kami belum tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan tim yang melakukan pencarian orang hilang sehingga informasi terkait dengan proses investigasi atau proses pencarian orang hilang itu wajib dibuka ke masyarakat mauapun ke keluarga," singkat dia.