Sungguh Memprihatinkan DPR Gelar Vaksinasi Covid-19 secara Tertutup
Merdeka.com - Proses vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR beserta keluarga dan staf di Kompleks DPR/MPR dilakukan secara tertutup. Para awak media pun tidak diperbolehkan untuk meliput.
Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman pun prihatin dengan perilaku para anggota DPR yang tidak terbuka terkait pemberian vaksinasi.
"Memprihatinkan dan sekaligus juga menjadi bukti begitu lemahnya good governance, tata kelola kita dalam pengendalian pandemi," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/2).
Dia menjelaskan hal tersebut membuktikan pelaksanaan program vaksinasi yang digencar dilakukan pemerintah memiliki kelemahan dalam operasional. Salah satunya dari mulai sisi data yang seharusnya transparan.
"Dari sisi data yang tidak bottom-up ini dari sisi transparansi, fokus prioritas target ini tidak berbasis publik health secara seutuhnya ya," bebernya.
Dia menjelaskan yang seharusnya mendapatkan vaksinasi adalah kelompok prioritas. Mulai dari tenaga kesehatan hingga pelayan publik. Sebab itu, kata dia pendataan yang dilakukan harus transparan sehingga tidak menimbulkan korupsi.
"Korupsi kita luar biasa, musuh kita pandemi korupsi juga bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasan yang harusnya memiliki hak ya yang tepat sesuai dengan kriteria yang diterapkan pemerintah itu yang harus dilakukan," bebernya.
Dicky pun berharap pemerintah bisa mengklarifikasi hal tersebut. Karena hal tersebut dapat menimbulkan persepsi tidak baik dari masyarakat. Dia menjelaskan penangan pandemi Covid-19 seluruh negara menilai. Sebab itu dia berharap Indonesia menjadi negara yang menangani pandemi dengan baik dan transparan.
"Saya kira ini harus diklarifikasi dan diluruskan oleh pemerintah ini menjadi juga penilaian dari publik mengenai respon pemerintah, bagaimana manajemen pemerintah dalam vaksinasi," ungkapnya.
Dicky pun tidak mempersoalkan jika yang anggota DPR yang mendapatkan vaksin tersebut sesuai dengan kategori. Tetapi dia berharap mereka bisa transparan dalam pendataan vaksinasi.
"Harus terbuka, kalau namanya diam-diam atau juga tidak masuk kriteria itu jadi cacat tata kelola ini," bebernya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selesma adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, seperti hidung dan tenggorokan.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, perubahan gejala tersebut akibat pengaruh reaksi imunologi.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaDinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaTren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaDPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca Selengkapnya