Soal Petisi Tolak Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi, Ini Tanggapan Kemenkes
Merdeka.com - Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu merespons petisi Batalkan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi. Petisi yang digulirkan Lilis itu sudah ditandatangani 14.045 orang.
"Wajar kalau ada yang melakukan petisi, protes, tidak suka menjadikan kartu vaksin sebagai syarat," katanya dalam diskusi virtual, Selasa (7/9).
Maxi mengaku sudah melihat banyak aksi demonstrasi menolak kartu vaksin sebagai syarat admisnitrasi di daerah. Meski masih dalam batas wajar, Maxi menyayangkan aspirasi tersebut.
"Kalau saya pribadi sangat disayangkan, menurut saya itu kan bukan beban. Mungkin yang mereka protes itu kita terima adalah jangan-jangan mereka sudah punya kesempatan untuk melakukan vaksinasi, tapi vaksinnya kurang. Itu harus kita terima saran-sarannya," jelasnya.
Pantauan merdeka.com pukul 16.53 WIB, petisi Batalkan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Administrasi dimulai empat pekan lalu. Petisi ini menyebut kartu vaksin memberikan dampak negatif bagi orang yang tidak memenuhi syarat vaksin.
Masyarakat terpaksa harus mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan kartu vaksin agar bisa melakukan perjalanan atau memasuki pusat perbelanjaan.
"Di tengah-tengah kondisi saat ini vaksinasi memang bagus untuk menekan lajunya penyebaran Covid-19 akan tetapi mohon untuk mempertimbangkan Kebijakan-kebijakan yang dibuat agar selalu adil dan transparan. #BatalkanKartuVaksinsebagaisyaratAdministrasi," demikian bunyi petisi tersebut.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Terpilih Lagi, Kris Dayanti Tetap Totalitas Bekerja Jalani Hari-hari Terakhir Berkantor di DPR
Selama menjabat sebagai anggota DPR RI, Kris Dayanti berada di Komisi IX yang membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan.
Baca SelengkapnyaPolri Catat 152 Kecelakaan dengan 42 Korban Tewas Selama Operasi Lilin, Laka Tunggal Paling Banyak
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Aan Suhanan menyampaikan data angka kecelakaan selama operasi lilin 2023.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Catat, Ini Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2024 yang Harus Dicoblos
Hak suara terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaPetugas PPS dan Linmas di Bali Meninggal Dunia Dapat Santunan Rp46 Juta
20 orang petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Bali sebelumnya jatuh sakit dan satu orang petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaPolisi Bersenjata Kawal Pelipatan Surat Suara Pemilu di Gudang Logistik Rohil
Pelipatan surat suara dilakukan oleh 259 orang. Proses pelipatan mulai dilakukan pada pukul 08.00 WIB.
Baca SelengkapnyaGelar Seribu Lilin, Rakyat Sumba Duga NasDem Sengaja Depak Ratu Wulla Demi Loloskan Viktor Laiskodat
Ratusan pendukung calon Anggota DPR RI Partai NasDem Dapil NTT II, Ratu Wulla menggelar aksi seribu lilin atas mundurnya Ratu Wulla
Baca Selengkapnya