Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belum bersikap terkait kelanjutan UU KPK yang telah disahkan DPR beberapa waktu lalu. Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo, mengaku belum mendapatkan arahan apa-apa terkait soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terkait Perppu KPK sampai sekarang belum ada," ujar Tjahjo di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Senin (7/10).

Meski belum mendapat arahan, pihaknya sudah bersiap diri untuk melaksanakan apa yang nantinya akan menjadi keputusan Presiden Jokowi. Seluruh materi yang dibutuhkan oleh Jokowi sudah dipersiapkan.

Tjahjo menambahkan, selain soal Perppu KPK, Kemenkumham juga menyiapkan materi-materi untuk sejumlah rancangan undang-undang yang pengesahannya ditunda oleh DPR beberapa waktu lalu. Seperti revisi KUHP, revisi Undang-Undang Permasyarakatan, revisi Undang-Undang Pertanahan, serta revisi Undang-Undang Minerba.

"Nanti akan kita lihat apakah itu akan masuk prolegnas atau tidak. Saya kira Dirjen Perundang-undangan akan terus berkomunikasi dengan Baleg DPR mana-mana yang akan menjadi skala prioritas untuk prolegnas," ucap Tjahjo yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu terkait Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita utamanya berupa penerbitan Perppu, tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9).

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!